- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Kawal Sensus Ekonomi 2026, Diskominfo Sulbar Tegaskan Peran Sebagai Wali Data Daerah
MAMUJU –Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, Selasa 30 September.
Audiensi tersebut membahas terkait persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Selain menbahas Rencana Pelaksanaan SE2026, tujuan audiensi juga bertujuan menjajaki kolaborasi komunikasi publik dan publisitas isu ekonomi daerah, membahas peluang sinergi dalam forum bakohumas dan kegiatan komunikasi publik lainnya, serta mendisuksinya agenda pembinaan statistik sektoral.
Plt Kepala Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengapresiasi serta mendukung rencana pelaksanaan SE2026 yang akan dilaksanakan BPS.
Ridwan megaskan, Diskominfo Sulbar sebagai Wali Data Provinsi Sulbar memiliki peran sentral dalam mendukung sensus ini.
Untuk itu, sebagai wali data provinsi, Diskominfo Sulbar memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola data berjalan baik. Itu mencakup akurasi, integrasi, hingga keterpaduan data pembangunan daerah.
Ridwan juga menyampaikan, data sebagai rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan, untuk itu sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar Pemprov harus mampu membangun kolaborasi dengan Pemda enam kabupaten serta seluruh instansi vertikal, termasuk dengan BPS menyangkut integrasi data daerah.
“Kolaborasi dengan BPS akan semakin memperkuat upaya kita dalam membangun ekosistem data yang handal,” jelas Ridwan.
Lebih lanjut dikatakan Ridwan, kedua pihak bersepakat untuk memetakan detail kerjasama dalam berbagai urusan, dengan agenda prioritas jangka pendek, menengah dan panjang.
“Itu dilakukan untuk menjamin kualitas dan update data yang lebih bagus agar diseminasi informasi yg lengkap dan komunikatif sesuai dgn kemajuan digital saat ini,” tandasnya.
(Rls)
Related Posts
0 comments