- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Jelang Ramadan, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Rakor Dengan Para bupati Untuk Kendalikan Inflasi
Mamuju — Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten se Sulbar, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 29/02/2024.
Acara tersebut juga dirangkaikan penyerahan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Turut hadir Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulbar, Perwakilan Bupati se Sulbar, Perum Bulog, TIPD Provinsi dan Kabupaten, tim TP2DD, dan perbankan.
HLM ini menjadi wadah bagi semua stakeholder mengambil peran dalam mengatasi inflasi dan mengambil kebijakan untuk perluasan dan percepatan digitalisasi daerah.
Untuk pengendalian inflasi, Prof. Zudan menjelaskan untuk menjaga inflasi perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi.
“Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan.
Upaya lain, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi kabupaten hingga pada level kepala pasar.
“Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” kata Zudan.
Selain itu, diharapkan agar seluruh stakeholder mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang ramadhan dan idul fitri. Untuk itu Zudan mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras pemerintah, ditambah ketersediaan stok saat ini 99,55 ton.
“Ini bisa dimanfaatkan ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan,” ucap Prof. Zudan.
Selain itu, kabupaten juga bisa memanfaatkan dana BTT APBD Pemprov sebesar 20 Miliar saat terjadi lonjakan harga di kabupaten.
Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Hamdani Hamdi berterima kasih atas kehadiran sejumlah stakeholder, pada HLM TPID dan TP2DD.
Hamdani menyebut, saat ini terjadi kenaikan harga pangan, termasuk beras yang sudah mencapai harga rata rata Rp15 ribu per kilogram. Kendala dihadapi adalah kurangnya pasokan disebabkan terjadinya pergeseran musim panen akibat El-Nino.
“Sehingga diharapkan kerjasama seluruh stakeholder melakukan langkah-antisipatif, apalagi menjelang hari besar keagamaan, dimana pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat,” pungkasnya.
Pada HLM, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga memberikan arahan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta melakukan penyerahan penghargaan kabupaten peduli H
AM oleh PJ Gubernur Sulbar mewakili Menkumham RI. (Rls)
Related Posts
0 comments