- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
Jelang Ramadan, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Rakor Dengan Para bupati Untuk Kendalikan Inflasi
Mamuju — Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten se Sulbar, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 29/02/2024.
Acara tersebut juga dirangkaikan penyerahan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Turut hadir Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulbar, Perwakilan Bupati se Sulbar, Perum Bulog, TIPD Provinsi dan Kabupaten, tim TP2DD, dan perbankan.
HLM ini menjadi wadah bagi semua stakeholder mengambil peran dalam mengatasi inflasi dan mengambil kebijakan untuk perluasan dan percepatan digitalisasi daerah.
Untuk pengendalian inflasi, Prof. Zudan menjelaskan untuk menjaga inflasi perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi.
“Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan.
Upaya lain, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi kabupaten hingga pada level kepala pasar.
“Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” kata Zudan.
Selain itu, diharapkan agar seluruh stakeholder mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang ramadhan dan idul fitri. Untuk itu Zudan mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras pemerintah, ditambah ketersediaan stok saat ini 99,55 ton.
“Ini bisa dimanfaatkan ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan,” ucap Prof. Zudan.
Selain itu, kabupaten juga bisa memanfaatkan dana BTT APBD Pemprov sebesar 20 Miliar saat terjadi lonjakan harga di kabupaten.
Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Hamdani Hamdi berterima kasih atas kehadiran sejumlah stakeholder, pada HLM TPID dan TP2DD.
Hamdani menyebut, saat ini terjadi kenaikan harga pangan, termasuk beras yang sudah mencapai harga rata rata Rp15 ribu per kilogram. Kendala dihadapi adalah kurangnya pasokan disebabkan terjadinya pergeseran musim panen akibat El-Nino.
“Sehingga diharapkan kerjasama seluruh stakeholder melakukan langkah-antisipatif, apalagi menjelang hari besar keagamaan, dimana pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat,” pungkasnya.
Pada HLM, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga memberikan arahan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta melakukan penyerahan penghargaan kabupaten peduli H
AM oleh PJ Gubernur Sulbar mewakili Menkumham RI. (Rls)
Related Posts
0 comments