- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Inspektorat Daerah Sulbar Hadiri Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Terkait Ketahanan Pangan
Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, bersama Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar menghadiri kegiatan Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa 23 September 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan pada Pemprov Sulbar.
Exit meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulawesi Barat tersebut dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, dan dihadiri perangkat daerah terkait yang memiliki keterkaitan dengan program ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI.
“Kami menyambut baik pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan pendahuluan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat strategi dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang disampaikan agar program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, memaparkan sejumlah poin-poin penting dari hasil pemeriksaan pendahuluan.
“Tujuan pemeriksaan pendahuluan ini adalah memastikan bahwa program ketahanan pangan mampu menjawab tantangan di lapangan, seperti distribusi, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan sebelum memasuki pemeriksaan terinci,” ungkap ketua tim.
Lebih lanjut ia menyampaiakn Pemprov Sulbar telah melakukan langkah stabilisasi harga melalui program Gerakan Pangan Murah yang rutin dilaksanakan. Namun, kami melihat masih ada beberapa aspek pelaksanaan yang perlu dioptimalkan ke depannya agar dampaknya lebih luas dan berkesinambungan.
Menanggapihal tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, menegaskan komitmen Inspektorat dalam mengawal tindak lanjut pemeriksaan BPK.
“Kita sudah mendapat sejumlah catatan penting yang harus kita tindaklanjuti dengan baik. Program pangan ini adalah program nasional yang tentunya membutuhkan kolaborasi dengan program Pemprov Sulbar yang telah dimuat dalam visi dan misi Bapak Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Ini merupakan tugas bersama kita semua, dan Inspektorat akan terus mengawal hingga pelaksanaan pemeriksaan terinci nantinya,” ujar M. Natsir.
Melalui kegiatan exit meeting ini, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPK RI semakin solid dalam mewujudkan program ketahanan pangan yang berkelanjutan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
Related Posts
0 comments