- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPD Unaudited TA 2025 Tepat Waktu, BPK RI Beri Apresiasi*
Mamuju – Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar.
Penyerahan dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulbar, Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar pada, Selasa 31 Maret 2026.
Laporan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulbar, Frider Sinaga yang turut dihadiri para bupati se-Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa selaku pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Menyusun APBD perencanaanya harus baik, harus runut. Sumber keuangannya harus memiliki landasan. Baik itu peraturan menteri keuangan maupun peraturan daerah karena APBD harus jelas,” ujar Suhardi Duka.
Dihadapan para bupati, Gubernur menekankan, jika sekiranya ada orang kaya yang ingin nyumbang APBD, itu tidak bisa kalau tindak punya landasan sumber keuangannya. Begitupun dalam penyelenggaraanya harus betul-betul runut perencanaanya.
“Ada dokumen APBD nya yang benar kemudian pelaksanaanya juga harus benar. Karena kalau tidak benar maka siap-siap berhadapan dengan BPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur, Suhadi Duka mengungkapkan niat baiknya untuk menyelenggarakan APBD bersama para bupati dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur jujurnya dan setulus-tulusnya.
Selain itu gubernur mengaku, bimbingan dan arahan BPK RI selama ini merupakan penunjuk jalan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya yakin dan percaya BPK RI akan selalu dekat dengan kami untuk memberikan pembinaan dan arahan baik dari saat ini maupun masa mendatang. Jika sekiranya ditemukan hal-hal dengan kategori ringan atau sedang-sedang supaya diarahkan. Kemudian yang berat-berat dibina dengan baik. Kalau tidak bisa dibina lagi ya dibinasakan,” ungkap SDK.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sulbar, Frider Sinaga mengapresiasi seluruh kepala daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
“Kami apresiasi komitmen kepala daerah yang menyampaikannya tepat waktu. Sinergi pemda dan BPK sudah terjalin dengan baik. Mari kita wujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” pungkasnya.
Penyerahan LKPD unaudited 2025 diserahkan ke BPK untuk selanjutnya diperiksa. Laporan ini diantaranya memuat neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Rls)
Related Posts
0 comments