- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
FPPS Sulbar Desak DPRD Bersikap Terkait Pernyataan Kontroversi Gubernur
Mamuju Kareba1 – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) ikut mendesak lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bersikap terkait pernyataan kontroversi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar yang secara
tidak langsung ingin mengutak atik Sila Pancasila.
“Jika kita cermati klarifikasi yang dilakukan ABM sapaan akrab Ali Baal Masdar atas kesalahan dalam membaca teks Pancasila
pada hari Sumpah Pemuda belum lama ini, maka bisa disimpulkan bahwa memang beliau (ABM.red) ingin menempatkan Sila Kelima
berada pada Sila Kedua atau didekatkan dengan Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat
(DPP) FPPS Sulbar Nirwansyah, S.Ip dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di Mamuju, Minggu, 19/11.
Menurutnya, video klarifikasi ABM dalam unggahan melalui video yang telah beredar luas melalui media sosial (medsos)
akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa sebelum pelaksanaan hari Sumpah Pemuda maka diawali pertemuan pada malam hari dengan
membahas isu radikalisme, terorisme dan kekerasan lainnya.
Sehingga pak ABM pada momentum penting di hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di pelataran kompleks kantor gubernur
membacakan teks Pancasila dengan membacakan sila Kelima setelah membacakan Sila Pertama, meskipun pada saat itu langsung
dilakukan pengulangan untuk membacakan Sila Kedua Pancasila.
Kemudian lebih terang benderang lagi kata dia, pak ABM pun kembali melakukan klarifikasi terbuka terkait kesalahan membaca
teks Pancasila dihadapan ratusan Ormas Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) yang saat itu menggelar Dialog
Kebangsaan yang berlangsung di gedung Gadis Polman belum lama ini.
ABM menyebutkan, bahwa kondisi bangsa sekarang ini telah banyak terjadi aksi radikalisme, terorisme, demonstran dan aksi
kekerasan lainnya. Orang pertama di Sulbar ini merasa terobsesi ingin mendekatkan Sila pertama dan Sila Kelima lantaran
terlalu berjarakat.
Berita klarifikasi ABM tentang Pancasila kemudian ia kembali mengunggaahnya melalui akun miliknya di media sosial. Unggahan
itu dimaksudkan agar menjadi perbincangan masyarakat Sulbar untuk mengingat kembali ideologi bangsa ini yakni Pancasila.
“Saya kurang paham apa maksud pak ABM mengunggah kembali video klarifikasi tentang kesalahan membaca teks Pancasila melalui
media sosial belum lama ini. Justeru kami bertanya dengan siapa pak ABM melakukan diskusi malam hari membahas tentang
radikalisme, terorisme sebelum pelaksanaan hari Sumpah Pemuda pada waktu itu,” ungkap Anca yang juga alumni Sospol
Universitas Tomakaka (UNika) Mamuju ini.
Karena itu kata dia, DPRD Sulbar selaku lembaga resmi hendakanya mengambil sikap tegas dan memepertanyakan kepada gubernur
terkait klarifikasi kesalahan membaca teks Pancasila yang terkesan memang ingin mengutak atik sila Pancasila.
“Hal ini sangat penting dan perlu disikapi secara serius oleh lembaga DPRD Sulbar untuk meminta keteranagan langsung dari
pak gubernur. Sebab, masalah ini telah menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Kita khawatir, masyarakat Sulbar
yang dihuni multi etnik, suku dan agama merasa terusik dengan pernyataan pak gubernur. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja
karena bisa jadi menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat yang nota bene telah menikmati kehidupan toleran
diantara pemeluk agama yang ada,” terangnya.
Ancha mengatakan, ideologi Pancasila sudah final. Tidak ada ideologi lagi yang harus didebatkan masyarakat Indonesia. Dia
menuturkan, berdirinya negara Indonesia juga berdasar tokoh tokoh semua agama dan suku.
“Maka Pancasila lah menjadi titik temu menjadi dasar negara kita dan kesepakatan terdiri dari berbagai suku bangsa bahasa
lokal,” tuturnya.
Ia menerankan, di dalam Pancasila semua agama, suku daerah, dan golongan bisa terakomodasi. Karena itu, apabila masih ada
pihak tertentu yang mempermaslahkan dasar negara Indonesia maka sama saja peradaban masyarakat semakin mundur.
Dia pun mengajak mahasiswa dan pelajar untuk bebas berpikir secara konstruktif demi pembangunan bangsa, asalkan tidak
menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. (acho)
0 comments