- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Dorong Kolaborasi dan Kemandirian Pangan dalam Pengendalian Inflasi
Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ikut serta dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat Tahun 2025.
Forum ini menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tantangan dinamika ekonomi daerah.
Sesuai, arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menjaga inflasi daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Ir. H. Abd. Waris Bestari, M.Si, yang hadir langsung dalam rapat tersebut menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi. “Mengendalikan inflasi butuh kolaborasi. Tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu penyebab tingginya fluktuasi harga di Sulbar adalah masih kuatnya ketergantungan pada pasokan pangan dari daerah lain, khususnya Sulawesi Selatan. “Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada wilayah lain, misalnya untuk komoditas hortikultura. Ke depan, Sulawesi Barat harus mendorong kemandirian pangan agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dari produksi dalam daerah sendiri,” jelas Waris Bestari.
Ia juga menambahkan bahwa kemandirian pangan bukan hanya solusi untuk mengurangi ketergantungan, tetapi juga langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan inflasi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi lokal, penguatan cadangan pangan daerah, serta pembinaan kepada petani dan pelaku usaha pangan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.
“Pangan adalah kebutuhan dasar. Jika ketersediaannya cukup dan harganya stabil, maka daya beli masyarakat akan lebih terjaga. Karena itu, TPID menjadi forum yang sangat strategis dalam merumuskan langkah-langkah bersama, baik untuk pengendalian inflasi maupun kemandirian pangan di Sulawesi Barat,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi TPID ini, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong kemandirian pangan, sehingga masyarakat Sulawesi Barat dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau tanpa terlalu bergantung pada daerah lain.(rls)
Related Posts
0 comments