- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
- HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
- KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
- Bupati Mamuju : Tidak Ada Lagi Pendukung A dan Pendukung B
- Di Kalukku, Sutinah Tantang Para Kepala Desa
- Bupati Mamuju : “Kades Pejabat Publik Yang Harus Melayani”
- Ormas Dukung kebijakan Pemerintah Mamuju, Vaksin Pilkades
- Jasman Pimpin BMI Sulbar Ketua DPN BMI: mari bangun demokrasi untuk keadilan
- Gubernur Sulbar Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama
Begini Kritikan DPRD untuk ABM-Enny
MAMUJU Kareba1 – Gubernur Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni genap setahun memimpin Sulbar pada 12 Mei 2018.
Dalam satu tahun pemerintahannya, pasangan ABM-Enny menuai banyak sorotan kalangan anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 memberikan sejumlah catatan penting yang dituangkan dalam laporan akhir Pansus.
Ditinjau dari sisi pemerintahan, keuangan daerah, barang milik negara, pendidikan, perekonomian, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum dan aspek kepengawaian, Pansus secara rinci memberikan catatan berisi sorotan DPRD terhadap kinerja Gubernur tahun 2017.
Berdasarkan hasil pengawasan pada Biro Pemerintahan diketahui gubernur belum melaporkan pelaksanaan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat kepada Menteri
“Ini tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang diminta kepada gubernur, melaporkan hasil pelaksanaan surat edaran tersebut setelah ditetapkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” kata Ketua Pansus Ir Yahuda kepada TribunSulbar.com, Rabu (9/5/2018).
Dalam SE itu, lanjut Yahuda, jelas meminta kepada gubernur untuk melaporkan pelaksanaan SE kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama menjabat sebagai pimpinan daerah.
Yahuda menegaskan, pihak DPRD Sulbar merekomendasikan kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Biro Pemerintahan untuk segera membuat laporan proses penyerahan P3D kepada Menteri Dalam Negeri.
Sementara dari sisi keuangan daerah, Pansus DPRD Sulbar juga menyoroti pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan APBD tahun 2017
Dalam laporan Pansus, terdapat beberapa catatan dan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
“Misalnya terdapat delapan kegiatan yang dilarang untuk dianggarkan dalam RAPBD tahun 2017, oleh karena penganggaran tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Seharusnya penganggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai kewengan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Laporan Pansus juga menyoroti urusan barang milik daerah. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada Bandan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah diketahui, pengelola barang belum menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tahun 2017.
“Kondisi itu, menurut Pansus, tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 8, angka 10, dan angka 30; Pasal 10 huruf a, b dan g: Pasal 11 ayat (3) huruf a, b, dan i; serta Pasal 24 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,”katanya.
Dalam urusan pendidikan di tahun 2017, Pansus berkesimpulan proses berjalannya pendidikan di Sulawesi Barat belum mampu mewujudkan keinginan Undang-undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pansus menilai terdapat beberapa problem yang menghambat proses pendidikan itu dijalankan.
Mulai dari kurangnya angka wajib belajar anak 12 tahun, dikarenakan ukuran peningkatan IPM yang menjadi standar perbandinga harapan hidup, melek huruf, dan standar hudup anak untuk seluruh negara di dunia, dari segi faktor pendidikan di Sulbar masih sangat rendah.
Namun DPRD mengakui perhatian pemerintah begitu besar pada aspek perekonomian.
Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah telah mencapai hasil yang cukup baik.
Berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2017, Sulbar bertengger pada posisi enam untuk skala regional Sulawesi-Maluku-Papua dan mengalami peningkatan 6,67 Persen.
“Tapi kondisi ini belum sejalan dengan angka kemiskinan yang sangat besar di Sulbar dengan persentase 11,9 persen. Menurut kami pemerintah masih terbilang kurang inovasi dalam melihat jumlah pengangguran yang ada,” kata dia.

Related Posts
Latest News
-
Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
Mamuju Kareba1- Usulan Rektor UNM Prof. Dr. Ir. H....
- Posted Mei 15, 2022
- 0
-
HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Mamuju Kareba1- HMI Cabang Manakarra Meminta kepada Kapolresta Mamuju provinsi...
- Posted Mei 7, 2022
- 0
-
HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
Mamuju Kareba1- com,- HMI Cabang Manakarra menciu aroma Pelanggaran hukum...
- Posted April 29, 2022
- 0
-
KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
Mamuju Kareba1- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Mamuju Meminta...
- Posted April 7, 2022
- 0
-
Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Gelar Operasi Penegakan Ketertiban
Kareba1.com-, PenLanudSRI Manado- Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi...
- Posted Maret 29, 2022
- 0
-
Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar Temui Petani dan Mahasiswa
Mamuju Kareba1- Ketua komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar dan...
- Posted Maret 13, 2022
- 0
-
Lanud Sam Ratulangi Ajak Generasi Muda Sadar Lingkungan
Kareba1- Lanud Sam Ratulangi menggelar penanaman pohon Mangrove di sepanjang...
- Posted Maret 13, 2022
- 0
Berita Terkini
-
Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
Mamuju Kareba1- Usulan Rektor UNM Prof. Dr. Ir. H....
- Minggu, 15 Mei 2022
- 0
-
HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Mamuju Kareba1- HMI Cabang Manakarra Meminta kepada Kapolresta Mamuju provinsi...
- Sabtu, 7 Mei 2022
- 0
-
HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
Mamuju Kareba1- com,- HMI Cabang Manakarra menciu aroma Pelanggaran hukum...
- Jumat, 29 April 2022
- 0
-
KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
Mamuju Kareba1- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Mamuju Meminta...
- Kamis, 7 April 2022
- 0
-
Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Gelar Operasi Penegakan Ketertiban
Kareba1.com-, PenLanudSRI Manado- Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi...
- Selasa, 29 Maret 2022
- 0
-
Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar Temui Petani dan Mahasiswa
Mamuju Kareba1- Ketua komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar dan...
- Minggu, 13 Maret 2022
- 0
-
Lanud Sam Ratulangi Ajak Generasi Muda Sadar Lingkungan
Kareba1- Lanud Sam Ratulangi menggelar penanaman pohon Mangrove di sepanjang...
- Minggu, 13 Maret 2022
- 0
-
DPRD Sulbar menerima kunjungan kerja DPRD Majene
Kareba1 Mamuju – DPRD Sulbar menerima kunjungan kerja DPRD Majene...
- Senin, 7 Maret 2022
- 0
-
Ketua DPRD Sulbar ajak perempuan berkarya
Mamuju Kareba1-Pameran Mamuju Fashion & Beauty dalam rangka hari...
- Jumat, 4 Maret 2022
- 0
-
Tetapan Harga TBS , APPS Sambangi DPRD Sulbar
Massa aksi diterima Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar...
- Kamis, 3 Maret 2022
- 0
0 comments