- KPU Mamuju Tetapkan 76.627 Suara Pasangan Tina -Ado
- DPRD Sulbar sosialisasikan perda pariwisata
- Cegah Penyebaran Covid 19, Hindari Kerumunan di TPS
- Sulbar dapat pinjaman 34 miliar bangun jalan
- Menjamin Hak Politik Para Warga Binaan
- Gubernur dan DPRD Sulbar Tinjau Terminal bandara Mamuju
- Ketua KPU Mamuju: Jaga Integritas, Tetap Profesional dan Senantiasa Bertanggung Jawab
- Cegah Penyebaran virus Covid 19, Calon KPPS Jalani Rapid Tes
- KPU Mamuju Mulai Sortir Kertas Surat Suara
- Sebanyak 168,000 Surat Suara Tiba di Mamuju
Begini Kritikan DPRD untuk ABM-Enny
MAMUJU Kareba1 – Gubernur Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni genap setahun memimpin Sulbar pada 12 Mei 2018.
Dalam satu tahun pemerintahannya, pasangan ABM-Enny menuai banyak sorotan kalangan anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 memberikan sejumlah catatan penting yang dituangkan dalam laporan akhir Pansus.
Ditinjau dari sisi pemerintahan, keuangan daerah, barang milik negara, pendidikan, perekonomian, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum dan aspek kepengawaian, Pansus secara rinci memberikan catatan berisi sorotan DPRD terhadap kinerja Gubernur tahun 2017.
Berdasarkan hasil pengawasan pada Biro Pemerintahan diketahui gubernur belum melaporkan pelaksanaan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat kepada Menteri
“Ini tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang diminta kepada gubernur, melaporkan hasil pelaksanaan surat edaran tersebut setelah ditetapkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” kata Ketua Pansus Ir Yahuda kepada TribunSulbar.com, Rabu (9/5/2018).
Dalam SE itu, lanjut Yahuda, jelas meminta kepada gubernur untuk melaporkan pelaksanaan SE kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama menjabat sebagai pimpinan daerah.
Yahuda menegaskan, pihak DPRD Sulbar merekomendasikan kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Biro Pemerintahan untuk segera membuat laporan proses penyerahan P3D kepada Menteri Dalam Negeri.
Sementara dari sisi keuangan daerah, Pansus DPRD Sulbar juga menyoroti pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan APBD tahun 2017
Dalam laporan Pansus, terdapat beberapa catatan dan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
“Misalnya terdapat delapan kegiatan yang dilarang untuk dianggarkan dalam RAPBD tahun 2017, oleh karena penganggaran tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Seharusnya penganggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai kewengan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Laporan Pansus juga menyoroti urusan barang milik daerah. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada Bandan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah diketahui, pengelola barang belum menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tahun 2017.
“Kondisi itu, menurut Pansus, tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 8, angka 10, dan angka 30; Pasal 10 huruf a, b dan g: Pasal 11 ayat (3) huruf a, b, dan i; serta Pasal 24 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,”katanya.
Dalam urusan pendidikan di tahun 2017, Pansus berkesimpulan proses berjalannya pendidikan di Sulawesi Barat belum mampu mewujudkan keinginan Undang-undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pansus menilai terdapat beberapa problem yang menghambat proses pendidikan itu dijalankan.
Mulai dari kurangnya angka wajib belajar anak 12 tahun, dikarenakan ukuran peningkatan IPM yang menjadi standar perbandinga harapan hidup, melek huruf, dan standar hudup anak untuk seluruh negara di dunia, dari segi faktor pendidikan di Sulbar masih sangat rendah.
Namun DPRD mengakui perhatian pemerintah begitu besar pada aspek perekonomian.
Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah telah mencapai hasil yang cukup baik.
Berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2017, Sulbar bertengger pada posisi enam untuk skala regional Sulawesi-Maluku-Papua dan mengalami peningkatan 6,67 Persen.
“Tapi kondisi ini belum sejalan dengan angka kemiskinan yang sangat besar di Sulbar dengan persentase 11,9 persen. Menurut kami pemerintah masih terbilang kurang inovasi dalam melihat jumlah pengangguran yang ada,” kata dia.

Related Posts
Latest News
-
Muncul di Parwa Institute, BMI Apresiasi Hadirnya Parwa
Kareba1- Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia Farkhan Evendi hadir...
- Posted Januari 7, 2021
- 0
-
Bupati Mamasa: Jaga Diri & Jangan Sebar Hoax
MAMASA, Kareba1- Guna menjaga kesehatan ditengah Pandemi Covid-19, Bupati Mamasa,...
- Posted Desember 30, 2020
- 0
-
Memohon Berkat Kehadatan Sindagamanik “Mukula’i Dapo’ Ada’ ”
MAMASA, Kareba1 – Setiap adat pada wilayah Kabupaten Mamasa tentu...
- Posted Desember 23, 2020
- 0
-
Arizenjaya: Sekolah Mesti Punya Taktis
MAMASA, Kareba1 – Guna menjamin mutu pendidikan tetap terjaga disuasana...
- Posted Desember 21, 2020
- 0
-
Tinjau Proses Pengolahan Kopi, Gubernur ke Desa Matande
MAMASA, Kareba1 – Melalui kunjungan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Alibal...
- Posted Desember 19, 2020
- 0
-
SMKN I Sumarorong Terima Beasiswa Vokasi
MAMASA, kareba1 – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sumarorong,...
- Posted Desember 17, 2020
- 0
-
KPU Mamuju Tetapkan 76.627 Suara Pasangan Tina -Ado
Mamuju Kareba1- KPU Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi...
- Posted Desember 17, 2020
- 0
Berita Terkini
-
Muncul di Parwa Institute, BMI Apresiasi Hadirnya Parwa
Kareba1- Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia Farkhan Evendi hadir...
- Kamis, 7 Januari 2021
- 0
-
Bupati Mamasa: Jaga Diri & Jangan Sebar Hoax
MAMASA, Kareba1- Guna menjaga kesehatan ditengah Pandemi Covid-19, Bupati Mamasa,...
- Rabu, 30 Desember 2020
- 0
-
Memohon Berkat Kehadatan Sindagamanik “Mukula’i Dapo’ Ada’ ”
MAMASA, Kareba1 – Setiap adat pada wilayah Kabupaten Mamasa tentu...
- Rabu, 23 Desember 2020
- 0
-
Arizenjaya: Sekolah Mesti Punya Taktis
MAMASA, Kareba1 – Guna menjamin mutu pendidikan tetap terjaga disuasana...
- Senin, 21 Desember 2020
- 0
-
Tinjau Proses Pengolahan Kopi, Gubernur ke Desa Matande
MAMASA, Kareba1 – Melalui kunjungan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Alibal...
- Sabtu, 19 Desember 2020
- 0
-
SMKN I Sumarorong Terima Beasiswa Vokasi
MAMASA, kareba1 – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sumarorong,...
- Kamis, 17 Desember 2020
- 0
-
KPU Mamuju Tetapkan 76.627 Suara Pasangan Tina -Ado
Mamuju Kareba1- KPU Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi...
- Kamis, 17 Desember 2020
- 0
-
Aco Dahrul Saharuddin Dapat Gelar Doktor
POLMAN, Kareba1 – Usai melalui program pendidikan di Universitas Hasanuddin...
- Selasa, 15 Desember 2020
- 0
-
Suarakan Hak Petani Ditengah Pandemi, JAWARA Turun ke Jalan
MAMASA, Kareba1 – Guna memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Mamasa,...
- Senin, 14 Desember 2020
- 0
-
UNASMAN Dapat Tiga Penghargaan kategori terbaik dalam Awards LLDIKTI Wilayah 9
Mamuju Kareba1- Universitas Al Asyariah Mandar menyabet tiga penghargaan terbaik...
- Senin, 14 Desember 2020
- 0
0 comments