- Pemerintah Kabupaten Mamuju Diminta Tegakkan Perda Sampah, Sosialisasi Jadi Kunci Utama
- Dukung Kelancaran Upacara HKN, Disperkimtanhub Atur Lalu Lintas di Kawasan Kantor Gubernur Sulbar
- PERMAHI Mamuju Desak Propam Polda Sulbar Terus Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Kapolres Pasangkayu
- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Persiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi LombaPersiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi Lomba
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Irham Azis ,S.Ip ketua umum IJS Sulbar
MAMUJU – Pengelolaan anggaran lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju menjadi sorotan tajam kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik. Isu yang mengemuka menyebutkan adanya dugaan alokasi anggaran yang tertulis dalam dokumen, namun tidak ditemukan jejak transaksi atau realisasi kegiatan yang nyata di lapangan.
Merespons hal tersebut, Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), Irham Azis, S.IP., menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan uang rakyat, Kejaksaan Negeri setempat wajib turun tangan melakukan audit dan penelusuran mendalam.
Dok foto; ketua IJS Saat memberikan sambutan dalm suatu acara jurnalis di Mamuju.
“Apabila ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau aliran uang rakyat yang tidak jelas peruntukannya, maka Kejaksaan harus segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara nyata, bukan hanya tertulis di atas kertas,” tegas Irham Azis.
“Kami ingatkan, jangan pernah main-main dalam mengelola uang anggaran yang merupakan uang rakyat. Kami dari Ikatan Jurnalis Sulbar akan terus memantau dan mengawal kinerja kalian sampai tuntas. Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka dibelanjakan,” ujar Irham Azis dengan nada tegas.
Sorotan ini kian menguat di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Satpol PP Kabupaten Mamuju terkait dugaan tidak adanya realisasi transaksi pada anggaran lingkungan tersebut.
Marhaban
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Satpol-PP)
Total Anggaran: Rp 1.100.000.000
🔹 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Anggaran: Rp 412.600.000
– Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai: Rp 245.300.000
(Gaji pokok, tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kinerja)
– Belanja Administrasi Umum Kantor: Rp 62.500.000
(Alat tulis, cetak, penggandaan, langganan listrik/air/internet)
– Belanja Pemeliharaan Sarana & Prasarana: Rp 54.800.000
(Perawatan gedung kantor, perbaikan mebel, peralatan komputer)
– Belanja Perjalanan Dinas & Koordinasi: Rp 50.000.000
(Perjalanan dalam dan luar daerah untuk tugas)
🔹 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Anggaran: Rp 687.350.000
– Belanja Operasional Penegakan Perda: Rp 210.000.000
(Biaya patroli, penertiban, pengamanan aset daerah, pengawasan perizinan)
– Belanja Perlengkapan & Kelengkapan Tugas: Rp 185.000.000
(Pembelian seragam, perlengkapan patroli, alat komunikasi, rompi)
– Belanja Pelatihan & Peningkatan Kapasitas: Rp 102.350.000
(Pendidikan dan pelatihan dasar, pelatihan penanganan kerusuhan, hukum)
– Belanja Operasional Pengamanan Khusus: Rp 190.000.000
(Pengamanan hari besar keagamaan, hari nasional, kunjungan pejabat, keramaian)
🟥 DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN (DAMKAR)
Total Anggaran: Rp 729.450.000
🔹 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Anggaran: Rp 529.450.000
– Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional: Rp 175.000.000
(Ganti oli, servis rutin, perbaikan mesin mobil pemadam, suku cadang)
– Belanja Bahan Pemadam & Alat Teknis: Rp 120.000.000
(Pembelian air kimia, busa pemadam, selang, nozel, alat pemadam ringan)
– Belanja Operasional Pos Siaga & Respon Cepat: Rp 114.450.000
(Biaya operasional harian pos jaga, pengisian bahan bakar, komunikasi)
– Belanja Sosialisasi & Edukasi Masyarakat: Rp 60.000.000
(Penyuluhan ke sekolah, pasar, dan pemukiman, pembuatan spanduk/leaflet)
– Belanja Pelatihan Teknis Kebakaran: Rp 60.000.000
(Latihan rutin, simulasi penanganan kebakaran gedung dan hutan)
🔹 PROGRAM PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
Anggaran: Rp 200.000.000
– Belanja Peralatan Keselamatan Diri: Rp 85.000.000
(Baju tahan panas, helm, sepatu pelindung, alat bantu pernapasan)
– Belanja Operasional Penanganan Bencana: Rp 75.000.000
(Evakuasi banjir, longsor, pohon tumbang, dan kecelakaan lalu lintas)
– Belanja Pemeliharaan Alat Penyelamatan: Rp 40.000.000
(Perawatan tali, tandu, peralatan panjat, dan peralatan selam)
📌 Catatan Tambahan:
– Tidak ada alokasi untuk pengadaan kendaraan baru tahun ini; anggaran difokuskan untuk pemeliharaan unit yang ada.
– Tunjangan risiko kerja sudah masuk dalam pos belanja kinerja, namun belum setara standar nasional. #
Related Posts
0 comments