- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
- Gebrak ini RINCIAN LENGKAP: Rp 210.000.000 – BIAYA OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA
- POLRES MAMUJU GELAR SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN DI SEL TAHANAN
- Penjurian Best HC Awards 2026, Pemprov Sulbar Unjuk Gigi Program Digitalisasi Daerah
- Aktivis Pemuda Desak Bupati Mamuju Evaluasi Oknum Satpol PP: Kinerja Dinilai Mandul & Tebang Pilih
- Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti
- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
Mantan Kades Belang-belang Tidak akui Surat keterangan Ganti rugi Milik Muliadi
Diduga palsuTandatangan kepala desa .
Mamuju Kareba1.com- Kasus Peyerobotan lokasi oleh Muliadi oknum anggota Polri di Dusun bakengkeng desa Belang Belang Kec Kalukku, kepolisian Polda Sulbar terus mendalami bukti-bukti kedua belah pihak yang bertikai untuk mencari benang merah kasus sengketa ini.
edisi sebelumnya Media ini menurungkan berita berjudul :”Dokumen-lokasi-oknum-polisi-meragukan” berita tersebut terlampir foto (hitam putih) surat keterangan ganti rugi tanpa tandatangan kepala desa belang-belang kec kalukku kab Mamuju.
namun belakangan surat keterangan ganti rugi tersebut sudah terdapat tandatangan tanpa stempel Desa.
Tim redaksi kareba1.com mencoba menelusuri sejumlah sumber.salah satunya Muhammad kasim mantan pejabat kepala desa periode Tahun 2000 hingga 2005. yang mengeluarkan surat keterangan ganti rugi (red- tahun 2000).
Pagi senin 29 juni 2020 bertemu dikediamannya di sekitar Kota Mamuju, ia mengaku bahwa pada tahun 2000 Pak Muliadi pernah mengajukan kepadanya Surat ganti rugi ukuran 35.000 M2.untuk ditanda tangani.
” Saya menolak bertanda tangan surat keterangan ganti rugi lokasi tanah tidak jelas pembelian dari pihak pertama tidak bertanda tangan degan saksi 1 orang dlm surat”. kata Muhammad Kasim mantan kepala desa belang Belang Senin 29/6/20.
Kata dia, mengurus surat-surat tanah harus melibatkan kepala dusun yang mengetahui mengecek batas-batas lokasi.
” Surat yang diajukan oleh mulyadi tidak berlogo daerah bukan di buat oleh staf desa. surat keteranga apapun semasa jabatan saya menggunakan nama lengkap Muhammad Kasim. sedangkan keterangan Milik Muliadi tertulis Kasim Muis.” ujarnya.
ia menjelaskan , sampai berakhir masa jabatan priode tahun 2005 tidak pernah mengeluarkan keterangan ganti rugi lokasi atas nama Muliadi M. anggota polri.tuturnya.
“itu bukan tandatangan saya, Saya siap apabila di perlukan aparat hukum tentang pemalsuan tanda tangan” tutup Kasim.#ibo./R1).
Foto kiri Tandatangan asli.
Related Posts
0 comments