- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
Programnya Dianggap Tidak Rasional, SDK: Itu Hanya Bagi Mereka yang Tidak Mau Berbuat
MAMUJU Kareba1.com -Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menjelaskan
titik rasional dari sederet program prioritas yang selama ini sering ia suarakan. Hal itu diungkapkannya sekaligus menjawab sejumlah tudingan yang menyebut program yang ia maksud mustahil untuk diwujudkan.
Saat menghadiri silaturrahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Mamuju, Rabu (25/01), SDK menegaskan, program prioritas yang selama ini sering ia suarakan sesungguhnya sangat rasional untuk dilaksanakan. Ia menyebut, kekuatan APBD Sulawesi Barat masih cukup lega untuk mengakomodir program-programnya tersebut.
“Postur APBD kita sesungguhnya cukup untuk membiayai program tersebut. Persoalannya, selama ini pemerintah provinsi tidak memiliki keinginan untuk memberi keberpihakannya pada masyarakat. Yang anggap program itu
tidak rasional, itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mau berbuat,” sebut SDK.
“Di Kabupaten Mamuju saja, dengan APBD yang terbilang sedikit, Pak Habsi dan Pak Irwan masih mampu menggratiskan seragam sekolah bagi siswa siswi. Masa di Provinsi hal itu tidak bisa dilakukan,” sambungnya.
Dijelaskan SDK, sebaran anggaran yang termaktub dalam APBD idealnya memberi keberpihakan bagi seluruh kepentingan masyarakat. Bukan hanya mengakomodir kepentingan segelintir pihak saja.
“Coba kita lihat, selama ini anggaran di biro umum di provinsi itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan porsi anggaran di dinas pertanian. Padahal sektor pertanian adalah tumpuan sebagian masyarakat kita di Sulbar, sementara biro umum hanya mengurusi segala kebutuhan Gubernur, Wakil Gubernur dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya. Ini yang harus kita perbaiki,” ungkap SDK.
Untuk diketahui, program prioritas yang sering disuarakan SDK diantaranya pemerataan anggaran infrastruktur Rp. 100 Milyar pertahun per kabupaten, penggratisan seragam sekolah bagi anak didik usia SMA
sederajat, pemberian beasiswa, serta pembagian kartu BPJS ke masyarakat.
Belakangan, sejumlah pihak menganggap program yang sering diungkap SDK itu hanya sebatas janji manis tanpa bisa terealisasi. Pasalnya, postur anggaran di APBD Sulawesi Barat bakalan keteteran untuk mampu mengakomodir implikasi biaya dari program yang dimaksud.
“Itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mau berbuat bagi masyarakat. Saya sudah berpikir jauh untuk dapat mewjudkan program tersebut. Dan saya tegaskan, itu bisa kita lakukan. Mereka yang sering menganggap
program kita tidak realistis, itu karena mereka tidak punya program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Jadi bisa mereka lakukan hanya mengkritisi program kita,” demikian SDK. (*)#
Sumber: Rilis media center SDK
0 comments