- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
- HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
- KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
- Bupati Mamuju : Tidak Ada Lagi Pendukung A dan Pendukung B
- Di Kalukku, Sutinah Tantang Para Kepala Desa
- Bupati Mamuju : “Kades Pejabat Publik Yang Harus Melayani”
- Ormas Dukung kebijakan Pemerintah Mamuju, Vaksin Pilkades
- Jasman Pimpin BMI Sulbar Ketua DPN BMI: mari bangun demokrasi untuk keadilan
- Gubernur Sulbar Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama
Kesadaran Menggunakan Layanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Masih Rendah
MAMUJU KAREBA1 – Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfatatkan fasilitas layanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil untuk memeriksakan diri dan untuk proses melahirkan, di wilayah Pusat Kesehatan Masyarakt (Puskesmas) Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju saat ini dinilai masih sangat rendah.
Kepala Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Desa Beru-Beru kecamatan Kalukku, Andi Irmayanti mengatakan, selama bertugas di wilayah ini, berbagai upaya pendekatan telah dilakukan pihak petugas kesehatan bersama pemerintah desa untuk “memaksa” msyarakat agar memanfaatkan layanan kesehatan.
Namun kata Irmayanti, sampai saat ini, masih sering ditemukan kasus ibu hamil melahirkan di rumah yang kemudian mengalami kelainan dan harus dirujuk ke rumah sakit bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pertolongan.
“Padahal selama ini kita terus gencar melakukan penyuluhan. Kadang-kadang saya sendiri secara pribadi menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan sering mendatangi langsung ibu-ibu hamil dan membujuk agar mereka mau rutin datang ke Puskesmas. Tapi memang susah merobah pola pikir masyarakat. Kita sering harus berdamai dan rela mendatangi rumah mereka malam-malam untuk menolong persalinan dan kadang-kadang bertindak langsung membawa ke Rumah Sakit jika mengalami kelainan,” kata Irmayanti.
Saat ini salah satu strategi yang diterapkan pemerintah desa untuk membangun kesadaran masyarakat, kata Irmayanti adalah, dengan diberlakukannya Perdes (peraturan desa) yang mengatur tentang pemberian sanksi denda kepada ibu hamil yang melahirkan di rumah.
Kata Irmayanti, Perdes tersebut telah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir, tapi kata dia, tetap saja banyak warga yang memilih melahirkan di rumah dengan banyak resiko karena misalnya rumah tersebut, belum mendapatkan penerangan listrik PLN.
Irmayanti menyebutkan, banyak faktor yang melatar belakangi keadaan rendahnya kesadaran ibu-ibu hamil untuk menggunakan lfasilitas layanan kesehatan. Salah satunya kata dia, adalah pengaruh lingkungan keluarga. Padahal lanjut dia, faktor keluarga terutama suami dan orang tua si ibu hamil sangat mentukan. Namun tidak sedikit pihak keluarga yang terkesan abai terhadap keselamatan ibu hamil saat melahirkan.
“Pernah pasien saya seorang ibu hamil, saat hamil, sangat rajin datang ke Poskesdes untuk memeriksakan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan dia diharuskan melahirkan di rumah sakit. Jelang waktu melahirkan, saya bikinkan surat rujukan ke Rumah Sakit. Tapi ternyata dia tidak berangkat ke Rumah Sakit dan saya dengar kabar dia meninggal karena hanya ditolong dukun kampung. Petugas kesehatan dipanggil tapi terlambat, sudah meninggal,” tutur Irma, sapaan akrab ibu bidan yang juga mengaku kerap mengalami dilema karena di wilayah kerjanya kebanyakan merupakan kerabatnya sendiri.
Faktor lain yang menurut Irma mempengaruhi tingkat kunjungan masyarakat termasuk ibu-ibu hamil ke fasilitas kesehatan adalah persoalan biaya yang harus ditanggung. Akibatnya banyak pasien tidak mampu, kata Irma, yang tampaknya pasrah saja terhadap keadaan apapun yang akan menimpa.
Padahal menurutnya, di masa program Jaminan Persalinan (Jampersal) masih berlaku, ia melihat tingkat kunjungan ibu-ibu hamil dan yang akan melahirkan ke pusat layanan kesehatan cukup tinggi. Saat itu kata dia, biaya persalinan memang digratiskan dan persyaratannya juga tidak terlalu berbelit-belit. Cukup menunjukkan keterangan domisili saja.
“Tapi sekarang, ibu-ibu hamil sepertinya sangat takut mendengar pertanyaan petugas; punya kartu BPJS apa tidak? Itu yang kami lihat. Sebab kalau tidak punya BPJS, kan otomatis membayar kalau masuk Rumah Sakit,” ujarnya.
Oleh karena itu kata Irma, pihaknya sangat berharap, kehadiran Program Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Generasi Sehat dan Cerdas yang melakukan pemberdayaan dan pendampingan, bisa membawa perubahan.
Dia juga menghrapakan agar antara petugas medis dan fasilitator PSD GSC, bisa membangun kerjasama di lapangan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat pada pentingnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu bersalin, sehingga mudah mencari solusi menyelaesaikan masalahnya.
“Kita ingin, bisa saling berbagi informasi (dengan GSC-Red) dan bersama-sama mencari jalan keluar bagaimana menyelesaikan persoalan dan kendala yang dihadapi mayarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu-ibu hamil,” harapnya.
Penulis: Muh Gufran Padjlai

Related Posts
Latest News
-
Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
Mamuju Kareba1- Usulan Rektor UNM Prof. Dr. Ir. H....
- Posted Mei 15, 2022
- 0
-
HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Mamuju Kareba1- HMI Cabang Manakarra Meminta kepada Kapolresta Mamuju provinsi...
- Posted Mei 7, 2022
- 0
-
HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
Mamuju Kareba1- com,- HMI Cabang Manakarra menciu aroma Pelanggaran hukum...
- Posted April 29, 2022
- 0
-
KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
Mamuju Kareba1- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Mamuju Meminta...
- Posted April 7, 2022
- 0
-
Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Gelar Operasi Penegakan Ketertiban
Kareba1.com-, PenLanudSRI Manado- Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi...
- Posted Maret 29, 2022
- 0
-
Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar Temui Petani dan Mahasiswa
Mamuju Kareba1- Ketua komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar dan...
- Posted Maret 13, 2022
- 0
-
Lanud Sam Ratulangi Ajak Generasi Muda Sadar Lingkungan
Kareba1- Lanud Sam Ratulangi menggelar penanaman pohon Mangrove di sepanjang...
- Posted Maret 13, 2022
- 0
Berita Terkini
-
Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
Mamuju Kareba1- Usulan Rektor UNM Prof. Dr. Ir. H....
- Minggu, 15 Mei 2022
- 0
-
HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Mamuju Kareba1- HMI Cabang Manakarra Meminta kepada Kapolresta Mamuju provinsi...
- Sabtu, 7 Mei 2022
- 0
-
HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
Mamuju Kareba1- com,- HMI Cabang Manakarra menciu aroma Pelanggaran hukum...
- Jumat, 29 April 2022
- 0
-
KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
Mamuju Kareba1- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Mamuju Meminta...
- Kamis, 7 April 2022
- 0
-
Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Gelar Operasi Penegakan Ketertiban
Kareba1.com-, PenLanudSRI Manado- Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi...
- Selasa, 29 Maret 2022
- 0
-
Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar Temui Petani dan Mahasiswa
Mamuju Kareba1- Ketua komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar dan...
- Minggu, 13 Maret 2022
- 0
-
Lanud Sam Ratulangi Ajak Generasi Muda Sadar Lingkungan
Kareba1- Lanud Sam Ratulangi menggelar penanaman pohon Mangrove di sepanjang...
- Minggu, 13 Maret 2022
- 0
-
DPRD Sulbar menerima kunjungan kerja DPRD Majene
Kareba1 Mamuju – DPRD Sulbar menerima kunjungan kerja DPRD Majene...
- Senin, 7 Maret 2022
- 0
-
Ketua DPRD Sulbar ajak perempuan berkarya
Mamuju Kareba1-Pameran Mamuju Fashion & Beauty dalam rangka hari...
- Jumat, 4 Maret 2022
- 0
-
Tetapan Harga TBS , APPS Sambangi DPRD Sulbar
Massa aksi diterima Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar...
- Kamis, 3 Maret 2022
- 0
0 comments