- Taufiq; Dukungan H. Hanapi menjadi ketua KONI Kabupaten Mamuju
- Enny Anggraeny : Teruslah Bekerja, Hadirkan Konten Sehat dan Berkualitas
- Bupati warning Camat Dan Kades terkait BPJS
- Sulbar targetkan vaksin 1089 240 dosis
- Putra Mahkota Resmi Jadi Raja Mamuju
- Wagub Sulbar Ikuti Peringatan HUT FKPPI Ke-43 Secara Virtual
- Bupati Mamuju Kunjungi Sekolah
- Dinkes Sulbar Sosialisasikan Germas
- Bupati Mamuju Hadiri Panen Raya bawang di Kalukku
- dr. Marintani Erna Dochri dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Ini Kendala Besar Dalam Penerapan Transparansi Pengelolaan Manajemen di Sekolah
MAMUJU KAREBA1-Kendala besar yang dihadapi selama ini dalam upaya mendorong transparansi (keterbuakaan) pengelolaan manajemen sekolah adalah konsistensi dari pihak pengelola sekolah yang tidak bisa mempertahankan prinsip-prinsip keterbuakaan yang ditanamkan melalui pemberian pelatihan.
Padahal keterbukaan pengelolaan manajemen seokolah sangat penting dilakukan sehingga semua pihak bisa terlibat dan merasa bertanggungjawab dalam keberlangsungan pengembangan sekolah dan kemajuan pendidikan.
Hal itu diungkapkan Yohanis Piterson salah seorang pembicara dalam rapat koordinasi lintas sektor PNPM Genersi Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di salah satu hotel di Mamuju 27-29 November 2015.
Menurut Piterson, terkait transparansi pengelolaan manajemen sekolah sebagaimana yang diharapkan pihak PNPM GSC, sesungguhnya di sekolah telah dibuat melalui sistem manajemen berbasis sekolah.
“Sudah lama kita lakukan dan ini adalah gerakan nasional. Hanya persoalan terbesarnya adalah kita selalu kembali ke belakang,” kata pria yang pernah menjadi salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar ini.
Piterson mengungkapkan, ketika kepala sekolah mendapatkan pelatihan pengelolaan manajemen sekolah, selalu disampaikan untuk mengedepankan transparansi.
“Kita katakan kalau bisa RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) itu dipajang. Ya siap diapajang pak katanya. Tetapi tahun pertama dipajang, tahun kedua disingkirkan dan tahun ketiga dibakar. Jadi akhirnya sudah tidak transparan lagi,” kata Piterson. Piterson saat ini menjadi salah seorang staf di Bappeda Provinsi Sulawesi Barat.
Piterson menilai, ketika pihak seokolah sudah mulai tidak transparan, akan banyak persoalan yang muncul termasuk dari pihak duluar sekolah yang melihat banyak hal terjadi di sekolah namun tidak jelas seperti apa pengelolaanya.
Piterson mencontohkan dalam pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan dana BOS banyak yang pertanyakan, padahal mereka yang bertanya ini lanjut Piterson, tidak tahu bahwa banyak sekali yang harus dibiayai sekolah dari BOS itu.
“Tetapi karena tidak transparan, jadi banyak masalah. Teman-teman GSC juga mau membantu kesana tidak tahu mau bantu apa sebab tidak ada komunikasi. Tidak jelas juga. Ini yang harus kita dorong terus-menerus ke pihak sekolah sehingga sekolah itu menjadi milik bersama,” jelas Piterson.
Penulis: Muh Gufran Padjalai
0 comments