HUT Mamasa Disambut Demonstrasi Mahasiswa Makassar

By on Jumat, 11 Maret 2016

MAKASSAR KAREBA1 – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi barat, tanggal 11 Maret 2016, disambut aksi demonstrasi oleh ratusan pemuda dan mahasiswa di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (GEMA PUS) Makassar tersebut, menggelar aksi di depan Monumen Mandala, jalan Jenderal Sudirman Makassar Jumat (11/3/2016) pagi tadi.

Aksi Mahasiswa yang dimulai sekitar pukul 09.00 pagi sampai pukul 11.00, dikawal ketat oleh paihak kepolisian dari Polsek Ujung Pandang dan arapat Polrestabes Makassar.

Mahasiswa dalam aksinya mengatakan, hakikat pembentukan, sebagai implementasi dari otonomi daerah untuk memberikan hak kepada daerah mengatur sendiri daerahnya secara nyata, luas dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat.

Namun, pembentukan Kabupaten Mamasa yang kini telah memasuki usia yang ke 14, masih menimbulkan tanda tanya besar khususnya bagi masyarakat di tujuh kecamatan di wilayah tiga atau eks kecamatan Mambi yaitu, Kecamatan Mambi, Aralle, Tabuhan, Rantebulahan, Buntu Malangka dan Kecamatan Bambang.

Koordinator lapangan, Nurtahmidin kepada media ini mengatakan, cita-cita otonomi daerah untuk mempermudah pelayanan, perbaikan infrastruktur, pencapaian kepemerintahan yang baik, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat, jauh panggang dari api.

“Harapan masyarakat tidak tercapai. Cita-cita pembentukan Kabupaten Mamasa gagal,” kata Nurtahmidin.

Sebabnya kata Mahasiswa program pasca sarjana asal kecamatan Mambi ini dalah karena mereka yang memegang kepeminpinan di Kabupaten Mamasa, baik eksekutif maupun legislatif, tidak memikirkan nasib dan kepentingan rakyat banyak.

“Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya,” katanya.

Pembangunan yang di laksanakan lanjut dia, tidak dilakukan secara sistematis dengan pertimbangan prioritas sesuai potensi wilayah Mamasa Pitu Ulunna Salu.

“Bahkan terjadi pemborosan dan penyalahgunaan wewenang yang cenderung merugikan keuangan negara dan daerah,” sebut Midin, sapaan mahasiswa berambut gondrong ini.

Di saat yang sama, lanjut dia, pelayanan publik yang intinya adalah pelayanan prima, juga sama sekali tidak berfungsi.

Hal ini menurut dia, salah satunya disebabkan oleh sistaem penempatan pegawai yang selama ini diterapkan, tidak sesuai job kerja dengan latar belakang pendidkaan.

“Pengetahuan dan keterampilan pegawai, bertolak belakang dengan peran dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak propesional bekerja,” kata Midin.

Karena itu menurut Midin, untuk perbaikan ke depan, perlu perubahan mendasar terhadap birokrasi pemerintahan di Mamasa melalui pemerintah pusat dan juga penegak hukum.

Redaktur: Muh Gufran