- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
FPPS Himbau Tidak Terprovokasi Issu Rasisme di Media Sosial
MAMUJU Kareba1- fpps sulbar menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi issu rasisme yang berkembang di media sosial
menghimbau kepada masyarakat agar dapat mefilter isu-isu yang beredar di lingkungan kita Utamanya di media sosial agar tidak membagikan berita yang berbau SARA & RASISME ,kata ketua Fpps silbar Nirwansyah di Mamuju (29/8.)
ia mengatakan, isu rasisme di indonesia dapat memicu perpecahan bangsa ini yang harus disikapi secepatnya sebelum meluas, termasuk ujaran kebencian dan provokatif di medsos.
FPPS minta semua pihak merespon konflik papua di tangani secara serius agar tidak meluas, karena jangan sampai konflik ini menjadi penghambat kemajuan pembangunan bangsa.
Kami harap kepada mesyarakat agar dapat menyikapi isu – isu provokatif dengan mengedepankan kearifan lokal, yang mana bangsa ini berdiri dengan beragam suku dan budaya.
Olehnya itu, mari kita jaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia ini agar tetap aman dan kondusif, serta dapat mempersatukan bangsa dalam bingkai Kebhinneka Tunggal Ika.
Selain itu kami berharap pemerintah agar memblokir atau meminalisir akun media – media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian dan provokatif.
Kita mengharap kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk melaporkan jika ada akun yang menyebarkan ujaran
Related Posts
0 comments