- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
FPPS Himbau Tidak Terprovokasi Issu Rasisme di Media Sosial
MAMUJU Kareba1- fpps sulbar menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi issu rasisme yang berkembang di media sosial
menghimbau kepada masyarakat agar dapat mefilter isu-isu yang beredar di lingkungan kita Utamanya di media sosial agar tidak membagikan berita yang berbau SARA & RASISME ,kata ketua Fpps silbar Nirwansyah di Mamuju (29/8.)
ia mengatakan, isu rasisme di indonesia dapat memicu perpecahan bangsa ini yang harus disikapi secepatnya sebelum meluas, termasuk ujaran kebencian dan provokatif di medsos.
FPPS minta semua pihak merespon konflik papua di tangani secara serius agar tidak meluas, karena jangan sampai konflik ini menjadi penghambat kemajuan pembangunan bangsa.
Kami harap kepada mesyarakat agar dapat menyikapi isu – isu provokatif dengan mengedepankan kearifan lokal, yang mana bangsa ini berdiri dengan beragam suku dan budaya.
Olehnya itu, mari kita jaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia ini agar tetap aman dan kondusif, serta dapat mempersatukan bangsa dalam bingkai Kebhinneka Tunggal Ika.
Selain itu kami berharap pemerintah agar memblokir atau meminalisir akun media – media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian dan provokatif.
Kita mengharap kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk melaporkan jika ada akun yang menyebarkan ujaran
Related Posts
0 comments