- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Desak Polisi Lepas Petani yang Ditangkap, APPT Ancam Duduki Kantor DPRD Polman
POLEWALI KAREBA1-Aliansi Peduli Petani Tapango (APPT) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat mengancam akan menduduki kantor DPRD Kabupaten Polman untuk mendesak agar petani yang ditangkap pihak kepolisian segera dibebaskan.
“Kami dari APPT bersama dengan petani akan menduduki kantor DPRD Polman apabila petani yang ditangkap karena melakukan penolakan pembangunan pipa PDAM Polman disungai Riso Kecamatan Tapango kabupaten Polman tidak segera dibebaskan,” kata koordinator APPT Abdullah di Polewali, Sabtu (31/10/2015) kemarin.
Ia mengatakan, petani di Kecamatan Tapango sebanyak empat orang ditahan aparat kepolisian Polres Polman karena melakukan aksi anarkis ketika menolak pembangunan PDAM Polman dengan cara membakar pipa PDAM Polman.
“Petani tidak salah karena mereka mempertahankan hidupnya dengan bertani. Kalau PDAM dibangun dengan mengambil sumber air dari sungai Riso Kecamatan Tapango maka sumber air petani akan berkurang dan lahan pertanian petani seluas 3000 hektare akan kering. Jadi wajar mereka menolak pembangunan PDAM,” katanya.
Menurut dia, pemerintah di Polman selama ini tidak mendengar aspirasi masyarakat petani dan justru tetap bertahan membangun pipa PDAM dan membuat petani marah lalu membakar pipa PDAM yang akan dibangun.
“Kami akan tetap mendukung petani yang mempertahankan hidupnya dengan memanfaatkan lahan pertaniannya dengan menolak PDAM,” katanya.
Ia mengatakan, APPT dan masyarakat petani juga menyatakan kecewa dengan DPRD Kabupaten Polman yang mendukung rencana pemerintah di Polman membangun PDAM yang mengorbankan lahan pertanian petani.
“Akan kami gelar sidang sendiri di DPRD Polman setelah diduduki dan bersama rakyat akan kita putuskan menolak rencana PDAM Polman, dan menuntut pembebasan petani yang ditahan Polisi,” katanya.
Penulis: Ikal
Redaktur: Muh Gufran Padjalai
Related Posts
0 comments