SDK: Pemerintah Harus Lebih Bersahabat

By Redaksi Kareba on Sabtu, 26 November 2016

 MAMUJU  KAREBA1--Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) memiliki
 komitmen yang kuat untuk menciptakan jalannya pemerintahan yang jauh
 lebih bersahabat. Dengan menghilangkan jarak antara masyarakat dengan
 pemerintah, SDK menyebut, metode tersebut dapat memberi ruang kepada
 pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
 
 "Saya dan Pak Kalma punya komitmen yang kuat untuk menciptakan
 pemerintahan yang jauh lebih bersahabat, lebih friendly. Saya akan
 menghilangkan sekat yang selama ini masih ada antara pemerintah dengan
 masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan dengan mudah untuk
 berkomunikasi dengan pemerintahnya. Itu bisa memberi ruang kepada kami
 untuk menyelesaikan persoalan yang masih tersisa masyarakat," jelas
 SDK dalam sebuah diskusi ringan di salah satu Ngalo Rock Cafe, Mamuju,
 Jumat (25/11).
 
 Di Pemilukada Sulawesi Barat Tahun depan, SDK diduetkan dengan Kalma
 Katta. Pasangan Calon Nomor urut 1 itu diusung/didukung oleh Demokrat,
 Hanura, PKS dan PBB.
 
 Hingga kini, SDK-Kalma telah menuntaskan beberapa titik kampanye di
 sejumlah Kabupaten. Di beberapa kesempatan kampanyenya, SDK-Kalma
 terus menyuarakan komitmennya untuk memberi perhatian lebih pada
 peningkatan kualitas infrastruktur, jaminan kesehatan masyarakat,
 serta penggratisan seragam sekolah untuk tingkat SMA sederajat.
 
 Di sisi lain, pasangan dengan tagline 'Ini Jalan Kita' ini juga
 menyoroti beberapa isu lain. Ia menegaskan, pemerintah wajib memberi
 keberpihakannya pada setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam yang
 ada di Sulawesi Barat.
 
 "Misalnya di Polman. Pemerintah Provinsi harus terlibat langsung dalam
 hal perbaikan kualitas infrastrktur jalan di kecamatan Tutar, Bulo dan
 Matangga. Di sana, terhampar sumber daya alam yang cukup menjanjikan,
 namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Olehnya itu, dengan
 memperbaiki akses jalannya, masyarakat secara langsung akan dapat
 memanfaatkan sumber daya alam itu demi kesjahteraan masyarakat.
 Pemerintah Provinsi wajib hadir untuk persoalan itu," jelasnya.
 
 Selain pemanfaatan sumber daya alam yang ada, iklim investasi juga
 jadi salah satu penentu dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat
 di suatau daerah. SDK yang juga Bupati Mamuju dua periode itu
 mengatakan, idealnya, pemerintah bertangung jawab untuk menciptakan
 iklim investasi yang sehat.
 
 "Di Polman itu banyak penduduknya. Angkatan kerja juga banyak. Jika
 hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah
 setempat, saya kira itu tidak akan pernah cukup. Jadi, memang,
 investasi harus masuk. Dengan begitu, akan banyak angkatan kerja yang
 bisa diserap. Pemerintah harus mampu menghadirkan investor demi
 perkembangan sebuah wilayah," kata SDK.
 
 Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat, Irwan Pababari punya pandangan yang
 sama terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Pria yang juga Wakil
 Bupati Mamuju itu menyebut, pemerintah memang wajib hadir pada setiap
 permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
 
 "Model pemerintah yang tertutup, elitis dan kaku sesungguhnya sudah
 tidak lagi diminati oleh masyarakat saat ini. Saya sepakat jika
 kiranya, di masa mendatang, wajah pemerintah bisa diubah menjadi lebih
 dekat dengan masyarakat," sumbang Irwan.
 
 Pasangan SDK-Kalma diyakini mampu untuk memberi jawaban atas
 permasalahan yang masih dirasakan oleh masyarakat. Irwan mengatakan,
 pengalaman keduanya; SDK 10 Tahun Bupati di Mamuju, Kalma 10 Tahun
 Bupati di Majene, merupakan bukti betapa keduanya cukup dekat dengan
 masyarakat.
 
 "Buktinya, Pak SDK dan Pak Kalma sama-sama 10 Tahun memimpin daerah.
 Artinya, keduanya cukup berhasil membangun kedekatan dengan
 masyarakatnya. Ini yang harus diwujudkan di masa mendatang," kata
 Irwan Pababari. (*)

SDK