Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa

By Amrin Kareba1 on Senin, 1 Juni 2026

MAMUJU – Sorotan tajam dari kalangan media dan aktivis terhadap dugaan laporan keuangan fiktif di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju kini semakin menguat. Pasalnya, hingga saat ini, pihak Satpol PP sama sekali belum memberikan klarifikasi atau penjelasan apa pun terkait alokasi anggaran APBD 2026 senilai lebih dari Rp1,1 Miliar yang diduga tidak memiliki jejak realisasi nyata di lapangan.

Ketua Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat, Idham Nuzul Ibrahim, menilai ketidaktanggapan dan sikap diam pihak Satpol PP ini menjadi bukti nyata bahwa indikasi ketidakberesan yang disampaikan publik memang benar adanya. Menurutnya, jika semua pengelolaan anggaran berjalan wajar dan sesuai aturan, seharusnya pihak instansi tersebut dengan mudah memberikan data dan bukti kepada masyarakat.

“Faktanya sampai hari ini, tidak ada satu pun penjelasan, tidak ada rincian kegiatan, tidak ada dokumentasi yang ditunjukkan. Padahal anggaran itu ada tertulis rapi di kertas, cair, dan dicatat sebagai pertanggungjawaban. Tapi begitu ditanya bukti fisik, lokasi, atau hasil kerja, hilang begitu saja. Diamnya mereka ini justru semakin meyakinkan kami bahwa laporan yang ada berpotensi besar fiktif atau direkayasa,” tegas Idham Nuzul Ibrahim, Senin (1/6/2026).

Menyikapi situasi ini, Idham secara tegas mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat dan Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju segera memanggil serta memeriksa Bendahara dan Sekretaris Satpol PP. Kedua pejabat ini dinilai sebagai pihak paling mengetahui alur pencairan, pembukuan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga wajib dimintai keterangan mendalam.

“Kami minta aparat penegak hukum tidak menunda lagi. Panggil dan periksa Bendahara yang memegang uang dan Sekretaris yang menyusun laporan. Di tangan merekalah data aslinya berada. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut diperiksa? Kenapa takut laporan keuangannya dibuka dan diperiksa kebenarannya?” tanya Idham.

Ia juga menyoroti sikap aneh pihak Satpol PP yang justru enggan mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Padahal, bagi instansi pemerintah, memamerkan hasil kerja dan kinerja adalah hal biasa dan wajar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

“Kalau memang sudah bekerja, sudah habiskan anggaran untuk kegiatan nyata, kenapa harus takut dipublikasikan? Kenapa bukti kegiatan tidak bisa diperlihatkan ke kami atau ke media? Kalau bersih, pasti bangga memamerkannya. Tapi ini malah ditutup-tutupi, dijaga ketat, dan dihindari. Itu tanda tanya besar yang mengarah ke satu kesimpulan: ada sesuatu yang salah dan disembunyikan,” tambahnya dengan nada tegas.

Isu anggaran fiktif ini kini menjadi pembahasan utama di sejumlah media lokal dan menjadi perhatian publik luas. Masyarakat mulai bertanya-tanya, kemana perginya uang rakyat senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah itu, mengingat di lapangan hampir tidak terlihat ada kegiatan penegakan peraturan daerah, pengamanan, atau peningkatan sarana prasarana yang signifikan.

GEBRAK Sulbar bersama elemen masyarakat lainnya berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Mereka menuntut agar jika terbukti ada rekayasa laporan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan anggaran, maka seluruh pihak yang terlibat wajib diproses hukum seberat-beratnya sebagai pelajaran bagi pejabat daerah lainnya.

Publik kini berharap Polda dan Kejaksaan segera bertindak, membuka kotak pandora keuangan Satpol PP, dan memberikan kejelasan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.