- Pemerintah Kabupaten Mamuju Diminta Tegakkan Perda Sampah, Sosialisasi Jadi Kunci Utama
- Dukung Kelancaran Upacara HKN, Disperkimtanhub Atur Lalu Lintas di Kawasan Kantor Gubernur Sulbar
- PERMAHI Mamuju Desak Propam Polda Sulbar Terus Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Kapolres Pasangkayu
- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Persiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi LombaPersiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi Lomba
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
MAMUJU – Ketua Umum Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), Irham Azis, S.IP, angkat bicara mengenai dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju. Irham mendesak pimpinan Satpol PP Mamuju untuk mengedepankan transparansi dalam penggunaan uang negara, khususnya terkait anggaran bidang lingkungan hidup yang kini menjadi sorotan tajam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul kecurigaan dari kalangan aktivis dan insan pers mengenai adanya alokasi anggaran yang tercatat dalam dokumen, namun diduga tidak memiliki jejak transaksi atau realisasi kegiatan nyata di lapangan.
“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara nyata, bukan hanya tertulis rapi di atas kertas. Jika ada indikasi anggaran mengalir tanpa peruntukan yang jelas atau bahkan tidak ada kegiatannya (fiktif), maka transparansi adalah harga mati,” tegas Irham Azis dalam pernyataannya, Kamis (28/5/2026).
🔎 Desak Audit dari Kejaksaan
Irham Azis menegaskan bahwa IJS Sulbar tidak akan tinggal diam melihat adanya potensi penyalahgunaan anggaran daerah. Ia meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan audit mendalam terhadap laporan keuangan Satpol PP Mamuju.
“Apabila ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan, Kejaksaan wajib melakukan audit. Jangan pernah main-main dengan anggaran yang merupakan hak rakyat. Kami dari IJS akan terus memantau dan mengawal kasus ini sampai tuntas,” tambahnya dengan nada bicara serius.
⚠️ Tanggapan Pimpinan Satpol PP Dinilai Menghindar
Sorotan semakin tajam setelah upaya wartawan untuk mengonfirmasi rincian titik pengawasan dan penegakan Perda justru dijawab dengan nada emosional oleh pimpinan Satpol PP Mamuju, Marhaban. Alih-alih memberikan data yang transparan, pihak Satpol PP dinilai cenderung menghindar dan tidak kooperatif terhadap pertanyaan publik.
Bagi IJS, sikap tertutup tersebut justru semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Irham Azis mengingatkan bahwa sebagai instansi penegak peraturan daerah, Satpol PP seharusnya menjadi contoh dalam hal kepatuhan terhadap aturan, termasuk aturan keterbukaan informasi publik.
Data Anggaran Satpol PP Mamuju yang Disorot:
– Total Anggaran: ± Rp 1,1 Miliar
– Program Penunjang: Rp 412,6 Juta
– Program Ketertiban Umum: Rp 687,3 Juta (Termasuk operasional penegakan Perda dan peningkatan kapasitas).
IJS Sulbar berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sesuai dengan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat Mamuju, bukan untuk kepentingan oknum tertentu.
Related Posts
0 comments