- Pemerintah Kabupaten Mamuju Diminta Tegakkan Perda Sampah, Sosialisasi Jadi Kunci Utama
- Dukung Kelancaran Upacara HKN, Disperkimtanhub Atur Lalu Lintas di Kawasan Kantor Gubernur Sulbar
- PERMAHI Mamuju Desak Propam Polda Sulbar Terus Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Kapolres Pasangkayu
- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Persiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi LombaPersiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pemprov Tinjau Sejumlah Lokasi Lomba
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju, Koordinasikan Penerapan WFH ASN
MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi, Selasa, 31 Maret 2026.
Koordinasi ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional, serta peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kunjungan delegasi Pemkab Mamuju dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, beserta sejumlah pejabat terkait. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi mendalam mengenai teknis penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sejalan dengan edaran terbaru Pemprov Sulbar.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi yang menyambut positif kunjungan Pemkab Mamuju menjelaskan pembagian tugas antara Biro Organisasi dan BKPSDM Sulbar dalam pembuatan surat edaran.
‘’Untuk edaran WFH bagi PPPK dibuat oleh ibu Andi Hidayah Arif bersama timnya di BKPSDM, sedangkan untuk edaran WFH bagi ASN dibuat oleh Biro Organisasi,’’ terang Nur Rahmah.
Ia menambahkan, penerbitan surat edaran WFH mengacu pada Perpres No, 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah serta Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari skema 4 hari kerja di kantor dan 1 hari WFH (setiap Jumat) yang baru saja diterapkan Pemprov Sulbar, agar sinkron dengan Pemkab Mamuju.
“Maksud kunjungan kami untuk mendapatkan petunjuk agar kebijakan WFH di Pemkab Mamuju berjalan sejalan dengan yang ditetapkan provinsi, sehingga pelayanan publik tetap prima meskipun ada penyesuaian tempat kerja,” kata Jufri Badau.
Diskusi dalam pertemuan tersebut fokus pada mekanisme absensi, pengawasan kinerja dan evaluasi kinerja harian saat WFH.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, dari Pemkab Mamuju Kabag Organisasi Ridho Ahmadi, Kabag Hukum Nuridah serta Perwakilan dari BKPP Kabupaten Mamuju Noer Aulia. Sementara dari Pemprov Sulbar juga hadir Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Andi Hidayah Arif, Kabid Teknologi Pemerintahan dan Ekosistem Taufan H. Prasetyo, Analis SDM Ahli Madya BKPSDM Hasmawati Hasan dan Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfoss Hafriansyah. (Rls)
Related Posts
0 comments