- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju, Koordinasikan Penerapan WFH ASN
MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi, Selasa, 31 Maret 2026.
Koordinasi ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional, serta peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kunjungan delegasi Pemkab Mamuju dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, beserta sejumlah pejabat terkait. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi mendalam mengenai teknis penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sejalan dengan edaran terbaru Pemprov Sulbar.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi yang menyambut positif kunjungan Pemkab Mamuju menjelaskan pembagian tugas antara Biro Organisasi dan BKPSDM Sulbar dalam pembuatan surat edaran.
‘’Untuk edaran WFH bagi PPPK dibuat oleh ibu Andi Hidayah Arif bersama timnya di BKPSDM, sedangkan untuk edaran WFH bagi ASN dibuat oleh Biro Organisasi,’’ terang Nur Rahmah.
Ia menambahkan, penerbitan surat edaran WFH mengacu pada Perpres No, 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah serta Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari skema 4 hari kerja di kantor dan 1 hari WFH (setiap Jumat) yang baru saja diterapkan Pemprov Sulbar, agar sinkron dengan Pemkab Mamuju.
“Maksud kunjungan kami untuk mendapatkan petunjuk agar kebijakan WFH di Pemkab Mamuju berjalan sejalan dengan yang ditetapkan provinsi, sehingga pelayanan publik tetap prima meskipun ada penyesuaian tempat kerja,” kata Jufri Badau.
Diskusi dalam pertemuan tersebut fokus pada mekanisme absensi, pengawasan kinerja dan evaluasi kinerja harian saat WFH.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, dari Pemkab Mamuju Kabag Organisasi Ridho Ahmadi, Kabag Hukum Nuridah serta Perwakilan dari BKPP Kabupaten Mamuju Noer Aulia. Sementara dari Pemprov Sulbar juga hadir Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Andi Hidayah Arif, Kabid Teknologi Pemerintahan dan Ekosistem Taufan H. Prasetyo, Analis SDM Ahli Madya BKPSDM Hasmawati Hasan dan Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfoss Hafriansyah. (Rls)
Related Posts
0 comments