- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Perkuat Reformasi Birokrasi, DPMPTSP Sulbar Hadiri Verifikasi dan Validasi Rencana Aksi RB 2026
Mamuju — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).
Hal tersebut ditandai dengan keikutsertaan Perencana Ahli Muda DPMPTSP Sulbar, Helviyanti Pakiding, dalam kegiatan Verifikasi dan Validasi Rencana Aksi RB General dan Tematik Tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, sekaligus upaya memastikan kualitas perencanaan Aksi RB pada masing-masing perangkat daerah.
Dalam konteks penguatan RB di daerah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi dan arah kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi antar perangkat daerah dinilai penting untuk memastikan implementasi RB berjalan optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan verifikasi dan validasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyusun Rencana Aksi RB yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, baik untuk RB General maupun RB Tematik Tahun 2026.
Helviyanti Pakiding menyampaikan bahwa partisipasinya dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPMPTSP Sulbar untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi RB.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Rencana Aksi RB yang disusun benar-benar selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil dari verifikasi dan validasi ini akan menjadi acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan RB di lingkup DPMPTSP Sulbar, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)
Related Posts
0 comments