- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
- Gebrak ini RINCIAN LENGKAP: Rp 210.000.000 – BIAYA OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA
Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
Mamuju, — Sahir warga mamuju korban pengeroyokan masih menunggu kepastian hukum atas laporan dugaan pengeroyokan yang disampaikannya ke Polda Sulawesi Barat sejak 13 November 2025. Hingga memasuki bulan ketiga, belum terdapat informasi resmi terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Selain menunggu perkembangan kasus pengeroyokan, Sahir mengaku mengalami tekanan psikologis setelah menerima sejumlah pesan ancaman melalui aplikasi WhatsApp. Ia menyebut pesan tersebut berisi permintaan agar dirinya mencabut laporan dan meninggalkan Mamuju.
“Saya sudah beberapa kali menerima pesan ancaman melalui WhatsApp. Isinya menyuruh saya mencabut laporan dan meninggalkan Mamuju,” ujar Sahir kepada Tribun Sulbar.
Sahir mengatakan, tangkapan layar (screenshot) pesan ancaman tersebut telah diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari laporan tambahan. Namun hingga kini, ia mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya.
“Bukti pesan sudah kami serahkan ke penyidik. Tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Secara psikologis saya merasa terancam dan takut dalam beraktivitas, khawatir kejadian serupa terulang kembali,” katanya.
Sahir juga menyampaikan bahwa dirinya berencana melaporkan dugaan pengancaman tersebut secara terpisah setelah adanya kejelasan penetapan tersangka dalam kasus pengeroyokan. Ia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, di mana perbuatan pengancaman merupakan tindak pidana.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengancaman diatur dalam Pasal 336, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan ancaman dengan maksud menimbulkan rasa takut atau memaksa orang lain dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga 4 tahun atau pidana denda sesuai ketentuan.
“Saya hanya meminta keadilan. Tolong jangan berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas,” ucap Sahir.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran kepolisian pentingnya respons cepat, transparansi, serta komunikasi perkembangan perkara kepada pelapor sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, penanganan laporan dugaan pengeroyokan tersebut masih berada dalam proses di Polda Sulawesi Barat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Related Posts
0 comments