- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
Dinsos Sulbar Terima Kunjungan Satker PPS PUPR, Bahas Sinkronisasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan koordinasi dari Satuan Kerja Pengembangan Prasarana Permukiman (Satker PPS) Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi Barat pada Jumat, 14 November 2025.
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dokumen dan persyaratan teknis yang berlaku.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, didampingi Sekretaris Dinas, Muhammad Nur Dajwi, dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyambut langsung kedatangan tim Satker PPS. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada sinkronisasi dokumen perencanaan, kesiapan lokasi pembangunan, serta mekanisme pengawasan agar program dapat terlaksana efektif dan tepat sasaran.
Dalam dialog tersebut, kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya memenuhi aspek administratif dan teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Hal ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
“Kami menyambut baik koordinasi dari Satker PPS Kementerian PUPR. Pembangunan Sekolah Rakyat adalah program strategis yang harus kita kawal bersama agar berjalan sesuai dokumen yang dipersyaratkan. Dengan kolaborasi yang kuat, fasilitas ini diharapkan menjadi ruang belajar yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Abdul Wahab.
Ia menegaskan kembali bahwa program tersebut menargetkan kelompok rentan sehingga ketepatan proses pembangunan menjadi sangat penting. “Kami siap bersinergi untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara Dinas Sosial Sulbar dan Satker PPS PUPR dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan. (Rls)
Related Posts
0 comments