- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan bahwa stok beras di wilayah ini aman dan mencukupi, Jumat 4 Juli 2025.
Hal ini, menjadi perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar tidak adanya bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan.
Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan cadangan beras pemerintah nasional mencapai sekitar 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun.
“Ini semuanya hasil serapan gabah petani lokal yang dilakukan Bulog,” kata Waris.
Di daerah, BULOG telah menyerap mayoritas hasil panen petani Sulbar, menjamin pasokan optimal. Bersama BULOG, Pemprov Sulbar akan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa 10 kg beras per keluarga kepada lebih dari 106.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Juni–Juli 2025.
“Bukan hanya CPP, kita juga menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan BULOG di berbagai daerah. Program ini efektif menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat menjelang HBKN,” ungkapnya.
Apalagi, menurut rilis BPS Sulawesi Barat, inflasi tahun-ke-tahun (year‑on‑year) Provinsi Sulbar pada Juni 2025 tercatat sebesar 2,57 persen dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen. Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi pangan, namun laju inflasi yang relatif rendah menunjukkan efektivitas intervensi pasar, termasuk GPM.
Sejak 2022, Pemprov Sulbar menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo, untuk memperkuat distribusi pangan dan ketahanan wilayah. Pada Desember 2023, telah dibahas mekanisme logistik lintas wilayah guna mendukung IKN dan ketahanan pangan regional.
“Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan senantiasa menjaga koordinasi erat dengan BULOG, TPID, BI, dan mitra KAD. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara kolaboratif telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan laju inflasi daerah,” ujar Waris Bestari.
Adnan, SP, Kepala Bidang Distribusi Cadangan dan Harga Pangan, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi teknis dengan BULOG, BI, dan stakeholder agar penyaluran CPP dan pelaksanaan GPM tepat sasaran dan merata.
“Semua ini sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga serta ketersediaan pasokan di seluruh Sulbar,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus mengoptimalkan sinergi antar sektor dan antardaerah untuk menjaga ketahanan pangan. Dukungan BULOG, Bank Indonesia, serta kemitraan regional menjadikan intervensi distribusi, GPM, dan KAD sebagai fondasi strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menuju kesejahteraan masyarakat. (Rls)
Related Posts
0 comments