- Dinkes Sulbar budayakan PHBS dilingkungan sekolah madrasah
- Meriahkan HUT RI ke-80, Pemprov Sulbar Gelar Gerakan Pangan Murah di Mamuju
- Kadis Koperindag Sulbar Sosialisasikan Uji Mutu Kopi dan Kakao ke Bupati Polman
- Junda Maulana Laporkan Progres Pastipadu, 60 Desa Jadi Fokus Intervensi Sulbar 2026
- Gubernur Suhardi Duka Teken MoU dengan PT Mars untuk Pengembangan Kakao di Sulbar
- Tantangan Era Digital, Suraidah: Pilih Diperdaya Atau Berdayakan Teknologi
- Plh Sekprov Herdin Ismail dampingi Gubernur Sulbar Lantik 11 Pejabat Fungsional
- Sekretariat DPRD Sulbar Gelar Rapat Perkenalan Sekwan, Fokus pada Peningkatan Nilai SPBE
- Jelang HUT RI ke-80, Gubernur Suhardi Duka Minta Kesbangpol Perhatikan Paskibraka Jangan Ada Keluhan
- Lepas Sambut Kepala Kejati Sulbar, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Filosofi To Mamuju
Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Mamuju, Front perjuangan pemuda indonesia (FPPI) Mamuju sorot kinerja buruk Polri wilaya hukum provinsi Sulawesi Barat.
Sudah 79 tahun Bhayangkara berdiri. Tapi apa yang rakyat rasakan hari ini? Polri belum sepenuhnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Justru sering kali menjadi alat penjaga kepentingan oligarki dan penguasa
Baik itu skla Nasional bahkan sampai ke lokal, Di Sulawesi Barat sendiri, realitas hukum masih memperlihatkan wajah kelam
hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,
Rakyat kecil diburu dan ditindak tegas,
tapi para pelanggar hukum dari kalangan elit dan aparat malah dilindungi
Polda Sulbar jangan terus-menerus menutup mata
Banyak kasus yang menunjukkan bahwa institusi ini belum mampu berdiri netral dan profesional, diantaranya kasus oli palsu yang beberapa Minggu lalu di amankan oleh Polda Sulawesi Barat tapi sampai hari ini belum ada kepastian hukum siapa yang memiliki dan membuat oli palsu tersebut menurut kami ini ada kejanggalan terlalu berlarut larut dalam prosesnya padahal barang ini sudah jelas di amankan
Selain itu, dugaan skandal dalam proses rekrutmen calon siswa (Casis) Polri juga menjadi sorotan. Laporan dari elemen masyarakat seperti Gebrak Sulbar mengungkap indikasi ada kecurangan, mulai dari gratifikasi berupa tanah, hingga praktik titipan bermodus kedekatan dengan pejabat dengan adanya kasus seperti ini dari sekian banyak kasus di Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat harus transparan terhadap publik, jangan membuat publik makin tidak percaya terhadap institusi kepolisian
“Untuk itu kami dari FPPI Mamuju bersikap Polri sebagai institusi pengayom dan pelindung rakyat semestinya menghentikan praktik kriminalisasi terhadap rakyat dan mahsisswa, membersihkan institusi ini dari oknum pelindung kejahatan” kata Muh Irfan FPPI pimkot kota Mamuju.
Polisi harus kembali ke jalan rakyat, bukan jalan oligarki karena dalam sejatinya bukan seragam atau pangkat yang membuat dihormati, tapi keberpihakan pada keadilan sesama manusia
Related Posts
0 comments