Home   >   Berita Daerah   >   Soal Salah Gambar APK Kandidat, Tim A2-JG Menilai KPU Mamuju Mulai Tidak Konsisten

Soal Salah Gambar APK Kandidat, Tim A2-JG Menilai KPU Mamuju Mulai Tidak Konsisten

By on Minggu, 6 September 2015

MAMUJU KAREBA1-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju dianggap sudah mulai tidak konsisten menangani kasus salah gambar pada Alat Peraga Kampanye (APK) kandidat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Mamuju Ahmad Appa-Jawas Gani (A2-JG).

Muhammad Said, tim penghubung pasangan A2-JG kepada Kareba1.Com mengatakan, saat kasus salah gambar tersebut dilaporkan ke pihak KPU Mamuju, komisioner KPU Mamuju meminta supaya desain baru gambar pasangan A2-JG dipercepat dimasukkan karena proses gantinya akan dipercepat. Ketika itu, kata Said, dijanjikan selesai dalam satu hari.

“Tetapi sampai pada hari ini (Sabtu) dan besok hari ketiga, APK tersebut belum diterima oleh pasangan nomor urut satu,” kata Said di Mamuju, Sabtu (5/9/2015) malam.

Menurut Said, dirinya selaku penghubung dalam hal ini menyatakan bahwa KPU Mamuju sudah mulai tidak konsisten.

“KPU kita lihat sudah mulai tidak konsisten dengan kata-katanya. Makanya kami sudah laporkan ke Panwas dan Bawaslu, juga akan kita lanjutkan ke DKPP,” kata Said.

Said mengatakan, akibat tindakan lalai KPU Mamuju tersebut, pihak tim pasangan A2-JG sudah sangat dirugikan karena sudah menjelang tiga hari APK belum diterima.

“Sementara tim calon lain sudah jalan, kita belum sama sekali karena APK itu yang kita tunggu. Ini jelas merugikan kami,” sesal Said.

Said menambahkan, soal penyebab kesalahan gambar yang terjadi, KPU Mamuju juga terkesan saling lempar kesalahan.

“Di KPU Mamuju ada yang bilang itu kesalahn staf, ada juga yang bilang itu dilakukan oleh tenaga sukarela, ada juga salah seorang komisioner yang bilang itu kesalahan percetakan,” kata Said.

Namun siapapun yang salah dalam kasus ini, yang jelas pihak tim A2-JG menilai, kata Said, masalah tersebut telah menunjukkan ketidak profesionalan KPU Mamuju. Sebab pengadaan dan pencetakan APK tersebut dipihak ketigakan.

“Kalau dipihak ketigakan, itu kan ada contoh. Setelah barang itu jadi harus diperiksa, apakah sesuai contoh atau tidak. Kenapa tidak dikontrol, kalau tidak sesuai, kenapa diterima. Ini bukan main-main, yang rugi kami dan tentu daerah karena anggaran yang terbuang percuma,” kata Said.

Penulis: Gufran Padjalai.