- diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
- ini Alasan Komparju tolak pihak ketiga Parkir di Mamuju
- HPN 2023 dan optimalisasi kompetensi wartawan
- Akmal Tekankan Kolaborasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Sulbar
- Tahun 2023 ini Pembangunan Kantor Ditarget Rampung
- Kronologis Raibnya Sejumlah Tabungan Nasabah Pada Bank Sulselbar
- Seorang Pegawai Negeri Ditemukan Tewas Tergantung di Mamuju
- TNI AD Kodim 1418 Mamuju Rehap Rumah Warga Tidak Mampu
- Sekprov Sulbar Lantik Lima Pejabat Eselon III
- Coffee Morning,. Perkim Sulbar Soal Penyelesaian jalan Arteri Tahap II
TV Kabel Dilarang Siaran Melampaui Batas Daerah Layanan
MAMUJU KAREBA1-Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali mengeluarkan peringatan kepada lembaga penyiaran yang ada di daerah ini. Kali ini peringatan tersebut ditujukan khusus kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) jasa penyiaran Televisi atau TV kabel.
Ketua KPI Sulbar Andi Rannu Takinta, didampingi komisioner KPI bidang perizinan Firdaus Abdullah, mengatakan, LPB penyedia jasa penyiaran televisi atau TV kabel, diingatkan agar tidak penjalankan penyiaran atau bersiaran di daerah lain, melampaui batas daerah layanan yang sesuai ketentuan perizinan dalam Izin Prinsip Penyiaran (IPP) yang dimiliki.
Kata Andi Rannu, LPB penyedia jasa penyiaran TV, hanya boleh menyiarkan program siaran di wilayah layanan sebagaimana yang tercantum dalam IPP yang dimiliki.
“Jadi kalau wilayah siarannya di kabupten Mamuju misalnya, maka hanya terbatas di kabupaten Mamuju saja. Jangan menyebrang ke kabupaten lain. Termasuk juga isi siaran, harus sesui dengan perizinan,” kata Andi Rannu.
Menurutnya, LPB boleh saja melakukan upaya menambah cakupan wilayah layanan siarannya, akan tetapi, perlu diketahui bahwa sebelum membuka siaran di wilayah baru, LPB tersebut, sudah harus memiliki izin siaran dari Kementrian Informasi dan Komunikasi.
Andi Rannu mengungkapkan, pihaknya di KPI Sulbar, telah menerima aduan dari masyarakat tentang adanya LPB yang disinyalir melakukan siaran di daerah lain melampaui batas daerah layanannya berdasarkan IPP yang dimiliki.
“Ini (bersiaran di wilayah lain-red)sebenarnya pelanggaran undang-undang. Sebab pasal 28 UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, menyebutkan, lembaga penyiaran melalui kabel dan melalui terestial, memiliki batas wilayah layanan penyiaran sesuai dengan periziznannya. Sehingga dilarang bersiaran di luar wilayahnya, tanpa ada izin dari Menkominfo,” tegas Andi Rannu.
Redaktur: Muh Gufran Padjalai
0 comments