- TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
- Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
- Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca secara resmi membuka pameran HUT Bhayangkara ke 76
- Gubernur Sulbar Perintahkan BPBD dan Dinsos Segera Turun Bantu Korban Banjir
- Akmal Malik menerima kunjungan silaturahmi Mantan Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Purn. Baharuddin Djafar
- Akmal Malik, mendesain Rujab Gubernur Sulbar menjadi tempat nyaman bukan hanya untuk tidur
- Akmal Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Data Presisi
- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
- HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
Suarakan Hak Petani Ditengah Pandemi, JAWARA Turun ke Jalan
MAMASA, Kareba1 – Guna memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Mamasa, Jejaring Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat (JAWARA) menggelar aksi turun kejalan.
Kegiatan tersebut dimulai pada simpang lima jalan tepat di pusat Kota Mamasa sekitar pukul 10.00 wita yang kemudian diteruskan ke gedung DPRD Kabupaten Mamasa dan berakhir pada Kantor Pertanian Kabupaten Mamasa sekitar pukul 13.00 wita yang diikuti sekitar 10 orang pemuda. Senin (14/12/2020).
Dalam orasi Ketua Jawara, Saldi menyatakan. Aksi yang dilakukan merupakan bentuk solidaritas anak petani dan mahasiswa kepada petani Mamasa itu sendiri lantaran ada beberapa hal yang dinilai sangat mempengaruhi sistem budidaya pertanian, proses produksi hingga pemasaran hasil-hasil pertanian.
Lanjut Ketua Jawara dalam tuntutan yang dikemukakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, panen padi yang baru-baru berlangsung beberapa tempat cukup mengalami penurunan produksi lantaran ketersediaan pupuk subsidi pada setiap agen kecamatan kadang memiliki stok terbatas bahkan langka, akibatnya pemupukan tanaman lambat, bahkan jenis SP3 sejak Juni 2020 tidak lagi ditemukan.
“Kami berharap konsentrasi dinas pertanian dalam memastikan ketersediaan stok pupuk lebih diutamakan, bahkan mendorong sejumlah produk hukum daerah yang pro petani sebagaimana turunan Undangan-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani (Perlintan) Nomor 19 Tahun 2013,”tandasnya, Senin (14/12/2020).
Sementara sala-satu massa aksi, Irwanto juga mengungkapkan. Mulai dari pendampingan petani pada sistem budidaya sampai produksi dan pasaran mestinya menjadi konsentrasi dinas pertanian agar sejumlah varietas tanaman yang disalurkan dapat dibudidayakan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi petani itu sendiri.
Katanya, sebagai anak petani ,”Saya sangat merasakan bagaimana susahnya hidup menjadi petani, beberapa kendala yang terjadi baik itu soal ketersediaan pupuk, pengetahuan sistem budidaya bahkan tantangan pasar yang kadang membuat harga produksi menurun mestinya menjadi perhatian bersama bagaimana mengatasi hal tersebut apalagi selama Pandemi Covid-19 dampak ekonomi tentu juga dirasakan masyarakat tani dan semestinya konsentrasi pemerintah daerah bukan saja hanya sebatas penanggulangan penyakitnya melainkan bagaimana memastikan pemulihan ekonomi tani sehingga ketahanan pangan nasional dan daerah tetap terjaga.
Menjawab hal tersebut Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Bernard menyampaikan. Sola perhatian pada sistem budidaya pertanian bahkan bagaimana petani tetap berproduksi hal tersebut telah digalakkan , ada sekian ton bibit jagung, bibit kedelai, bibit padi bibit kopi bahkan berbagai bentuk pendampingan dari penyuluh pertanian.
“Kami telah berupaya secara maksimal dan tentunya hal tersebut membutuhkan proses agar semua petani terlayani, soal kelangkaan pupuk subsidi memang harus diakui namun tugas dinas pertanian hanya mengontrol sehingga apa yang menjadi poin tuntutan pemuda dan mahasiswa tentu akan menjadi perhatian dinas kedepannya dalam mengambil sebuah tindakan,”ungkapnya.
Sedangkan Kepala Seksi (Kasi) PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), Yus Tammausa juga menekankan. Yang jadi kendala di Mamasa sebab belum ada
Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), sehingga pengawasan hanya menjadi tugas Dinas Pertanian sementara jika ada KP3 maka pengawasan melibatkan Jaksa dan Kepolisian.
Harus diketahui bernama kata, Yus proses pengajuan pupuk subsidi itu dimulai lewat pengimputan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang dikerjakan penyuluh pertanian bersama kelompok tani lalu diinput kedalam sebuah sistem yang kemdian menjadi perhatian pemerintah pusat dalam memberikan kuota pupuk subsidi, tugas Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa hanya mengawasi.
“Saya siap kita bedah data, jangan sampai ada anggapan-anggapan lain,”paparnya dalam Dialog bersama massa aksi.
Kendati demikian, kata Kasi PSP . Apa yang menjadi harapan mahasiswa dalam aksi yang diselenggarakan tentu akan menjadi perhatian bersama kedepannya.(Hapri Nelpan)
0 comments