PROGRAM “INDONESIA SEHAT” DISOSIALISASIKAN DI SULBAR

 MAMUJU K1- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan
sosialisasi program “Indonesia Sehat” yang merupakan salah satu
program Nawa Cita pemerintah pusat.
“Pada agenda kelima program nawa cita dilaksanakan program Indonesia
Sehat sehingga sosialisasi program Indonesia sehat juga dilaksanakan
di Provinsi Sulbar.
Ia mengatakan, program Indonesia Sehat bertujuan yaitu meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia, program ini didukungoleh program
sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, program Indonesia
Kerja, dan program Indonesia Sejahtera.
“Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan
kesehatan Indonesia yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui
rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019, yang
ditetapkan melalui keputusan menteri kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015,” katanya.
Menurut dia, sebagaimana kita ketahui bahwa program Indonesia Sehat
dengan pendekatan keluarga telah dilaksanakan mulai tahun 2016 pada 9
Provinsi di 64 Kabupaten/Kota pada 470 Puskesmas prioritas yang jumlah
kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih tinggi. Kemudian pada tahun 2017 dilaksanakan pada 34 Provinsi di 514
Kabupaten/Kota pada 2926 Puskesmas di Indonesia.
“Dalam sistem manajemen yang baik pelaksanaan program harus selalu
diikuti dengan tahapan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan maupun
pencapaian target sesuai dengan track yang telah ditentukan ditetapkan
dan terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan program,” katanya.
Oleh karena itu, pada pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
pendekatan keluarga diperlukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka
mendapatkan gambaran pelaksanaan dan pencapaian hasil.
“Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) ini
mengintegrasikan pelaksanakan program melalui pendekatan enam komponen utama dalam penguatan sistem kesehatan (six building blocks), yaitu penguatan upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, akses terhadap ketersediaan obat esensial, pembiayaan dan kepemimpinan atau pemerintahan,” katanya.