- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
- Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat
Pendidikan Bukan untuk Ladang Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19
Oleh : Reski awaliah.
Kader komunitas mahasiswa untuk kedaulatan rakyat devisi pendidikan mahasiswa tomakaka fakultas ilmu pendidikan.
Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim yang dikeluarkan melalui surat edaran no 4 tahun 2020 yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19.
Dengan adanya kebijakan itu kemudian merubah pola belajar mengajar Dan menerapkan “belajar dari rumah” dengan sistem Daring/online, menjadikan teknologi sebagai sarana utama dalam pembelajaran, semua itu sebagai antisipasi dari memutus rantai penyebaran virus.
Dan Secara tidak langsung kebijakan yg dikeluarkan disituasi pandemi ini justru membawa kita pada gambaran dari konsep “merdeka belajar” yang digelontorkan oleh Nadiem diera industri 4.0 yang efisiensinya tentu memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.
Namun dalam penerapan kebijakan Belajar Dari Rumah yang serba mendadak itu dampaknya juga sangat dirasakan oleh mahasiswa, dengan penerapan kuliah Online itu mulai terkendala dikarenakan sulitnya mengakses jaringan bagi yang tinggal dipelosok, juga mengeluarkan penambahan biaya untuk beli kuota sebagai penunjang pembelajaran.
Belum lagi untuk persoalan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang tetap berjalani, Dan itu justru memperlihatkan banyak dari pihak petinggi maupun birokrasi kampus yang nyatanya belum siap untuk penerapan kebijakan “belajar Dirumah”. Situasi seperti ini menjadikan kita serba gagap, Sedang mahasiswa juga dihadapkan dengan masalah ekonomi, maka Harapannya ialah bagaimana kemudian untuk bisa meringankan biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi mahasiswa yang kuliah dirumah.
Hentikan eksploitasi pendidikan dan berikan pendidikan murah serta memotong uang BPP untuk mahasiswa, guna terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia#
Related Posts
0 comments