PEMERINTAH BERTANGUNG JAWAB PADA NYAWA RAKYAT DAN ANCAMAN RESESI (CORONA)

Opini

Oleh: Sukri

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) Pusat

Munculnya virus Corona semakin melukai pertumbuhan ekonomi di banyak negara di semester pertama 2020. Hal tersebut memunculkan risiko resesi dunia. Semakin lama wabah (Corona) mempengaruhi kegiatan ekonomi, guncangan permintaan akan mendominasi dan mengarah pada dinamika resesi.
Begitu pula bila korona ini berlangsung dalam satu semester ke depan di Indonesia, maka akan membuat kinerja ekonomi Indonesia stagnan Bahkan, tidak menutup kemungkinan, dampaknya lebih berbahaya daripada krisis 1998.
Kekhawatiran itu karena China saat ini merupakan salah satu investor terbesar Indonesia. China juga merupakan pasar ekspor terbesar bagi produk agroindustri curah atau mentah, barang tambang, dan produk manufaktur lain bagi Indonesia.
Impor terbesar untuk bahan baku dan bahan penolong, khususnya untuk manufaktur otomotif roda dua, empat atau lebih, elektronika, tekstil dan produk tekstil, mainan, kayu, baja, produk pertanian dan olahan, serta buah-buahan, juga dari China.
Dengan demikian, jika penurunan impor ini berlangsung dalam waktu yang lama, akan menurunkan kemampuan produksi industri manufaktur Indonesia. Penurunan aktivitas produksi juga akan mendorong pengurangan waktu kerja karena hilangnya aktivitas produksi yang akhirnya akan mendorong pemutusan hubungan kerja buruh berbagai industri manufaktur.
Selain itu ganasnya virus corona juga mengakibatkan kepanikan publik, sampai saat telah dinyatakan 19 warga indonesia yang terjangkit virus corona. Jika pemerintahan tidak cepat dalam merespon dan mengambil langka langka setrategis kemungkinan bertambahnya pasien virus corona sangat besar. Pemerintah harusnya bertangung jawab pada nyawa rakyatnya.
Masih belum diketahui tentang kebijakan dan langka langka kongkrit yang dilakukan oleh pemerintahan indonesia, agar kepanikan publik meredah dan pasien corona juga tidak bertambah. Hal ini penting dilakulan oleh pemerintah dalam mengambil langka kongkret beserta sosialisasinya, karena masyrakat butih kondusifitas dan jaminan keamanan sehingga aktifitas bisa berjalan produktif.
Dengan kondisi seperti ini mestinya Pemerintah responsif dalam mempersiapkan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi goyahnya ekonomi karena sifat virus ini mudah menyebar.
Untuk itu kami Pengurus Pusat BMI memintak pemerintah segera membuat protokol atau langka strategis dan cepat dalam merespon akibat virus covid 19 ini. Dunia usaha dan industri serta nyawa masyarakat harus di selamatkan dari merebaknya virus covid 19.

Kami juga memintak pada pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang cara cara yang tepat agar masyarakat terhindar dari virus covid 19. Serta memberi jaminan keamanan kepada masyarakat agar tidak mudah terjangkiti virus covid 19.

Related Posts

• 

  2023 Anggaran penanggulangan bencana Sulbar meningkat
  2023 Anggaran penanggulangan bencana Sulbar meningkat
• 

  Hinca Panjaitan minta Kejari Mamuju dicopot
  Hinca Panjaitan minta Kejari Mamuju dicopot
• 

  Kejari Mamuju nyatakan kasus bibit yang ditangani bukan gratifikasi
  Kejari Mamuju nyatakan kasus bibit yang ditangani bukan gratifikasi
• 

  DPRD Sulbar sosialisasikan perda pariwisata
  DPRD Sulbar sosialisasikan perda pariwisata