- Tindaklanjuti PMK 212, Pemprov Sulbar Lakukan Rasionalisasi DAU
- Akun Facebook Pake Nama PJ Gubernur Sulbar Palsu
- KPU Mamuju Akan Bentuk TPS Khusus Bagi Lembaga Vertikal Pemilu 2024
- Akmal Malik Paparkan DDP Agar Anggaran Stunting Lebih Tepat Sasaran
- Aksan : Sampai Sekarang Belum Ada Permintaan Kabupaten Normalisasi Sawah Pascabanjir di Kalukku Mamuju
- Wapres Ma’ruf Amin Minta Pemda di Sulbar Perkuat Koordinasi Percepat Penurunan Stunting
- Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin Dorong Peningkatan SDM Melalui Pendidikan
- Pemprov Sulbar Harap Seluruh Pihak Mendukung Suksesnya Agenda Wapres di Sulbar
- Sekprov Sulbar : Pemberian TPP ASN Harus Objektif
- diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
Pasal Penghinaan Presiden Dibuat untuk Membungkam
KAREBA1.com – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra tidak sependapat dengan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar pasal penghinaan kepada presiden dihidupkan kembali.
Yusril menilai pasal tersebut sebagai pasal “karet” yang telah lama dihapus oleh Mahkamah Kontitusi (MK).
Dia menilai pasal tersebut merupakan produk hukum yang sengaja diciptakan penjajah Belanda buat membatasi hak berpendapat rakyat Indonesia.
“Sebenarnya dulu kan riwayatnya ditujukan kepada Ratu Belanda (pasal penghinaan itu). Cuma setelah kita merdeka dianggap bisa berlaku untuk presiden,” ujar Yusril di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa
Yusril khawatir jika materi dari pasal karet tersebut diusulkan untuk dihidupkan kembali dalam revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP).
Menurut dia, bukan tidak mungkin sikap MK akan berubah, yakni menghidupkan kembali pasal yang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2006.# Sumber sindo news.
0 comments