- Inspektorat Sulbar Luncurkan Aplikasi E-Layanan Bebas Temuan untuk Kemudahan ASN
- Sandeq Silumba 2025: Perpaduan Antara Budaya dan Olahraga yang Menginspirasi
- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
KPID dan Polda Sulbar Menidak lembaga Penyiaran tak berizin di wilayah Sulbar.
MAMUJU Kareba1 — Ketua KPID Sulbar April Azhari Hardi bersama Komisioner KPID lainnya melakukan komunikasi dengan Subdit I Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) dalam rangka menanggapi aduan Masyarakat. terhadap lembaga penyiaran yang tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) .
Komisioner KPID bidang perizinan, Masram mengharapkan kerjasama yang dibangun ini akan memberikan dampak positif dari sisi penegakan hukumnya.
“Tindakan ini dilakukan setelah langkah pencegahan sudah dilakukan, namun masih ada LP yang mengindahkan. Menertibkan LP yang tak berizin, jelas telah merugikan pihak lembaga penyiaran sudah memiliki IPP,” jelas Azhari kepada Tribun di Mamuju, Selasa
Komisioner KPID bidang perizinan, Masram mengharapkan kerjasama yang dibangun ini akan memberikan dampak positif dari sisi penegakan hukumnya.
“Diharapkan ada energi positif yang menguatkan KPID bilamana diduga terjadi pelanggaran pidana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran,”pungkasnya.
Kepala Subbit I Ditkrimsus, Polda Sulbar Kompol Abd Rahman mengapresiasi langkah KPID Sulbar yang mendorong Lembaga Penyiaran agar memiliki legalitas sesuai ketentuan UU.
“Kami melihat kerja-kerja KPID sudah ada kemajuan, beberapa LP sudah mengantongi izin usaha,”ujar Rahman .
Namum kata Rahman, dari hasil investigasi masih ditemukan adanya LP yang tidak memiliki IPP, terutama LPB yang wilayah jangkaunya kecamatan.
“Untuk mengoptimalkan penegakan hukum dengan mengedepankan pencegahan dan penindakan, maka sinergitas antara Polda dan KPID Sulbar harus ditingkatkan,”tuturnya.
Rahman mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah KPID Sulbar untuk turun langsung kelapangan memeriksa legalitas LP, yang tidak berizin.
“Tugas kami pihak kepolisian sebagai institusi penegak hukum akan memback up KPID, memastikan bahwa semua lembaga penyiaran yang ada di wilayah Sulbar tidak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan penyiaran. Jika ada yang ditemukan melakukan pelanggaran dan merugikan negara, kita akan melakukan penegakan hukum,”pungkasnya.
Related Posts
0 comments