- Sulbar targetkan 227.691 anak diberikan imunisasi
- Bangkitkan seni dan budaya Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
- Masyarakat Jawa di Sulbar nilai Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
Konstitusi dan Sumpah Pocong
BAGI saya yang awam, pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang membatasi bakal calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah/perkawinan dengan kepala daerah petahana atau politik dinasti, merupakan ikhtiar para pemikir bangsa dalam rangka menciptakan pilkada yang bermartabat dan berkualitas.
Itu dilakukan dalam rangka mendapatkan pemimpin daerah yang benar-benar tangguh secara individu sehingga bisa diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab dan amanah dari rakyat sebagai suara Tuhan yang agung dan bukan didapat sekedar hanya karena aji mumpung. Jangan marah kalau ada yang tersinggung.
Ikhtiar tersebut dilakukan di tengah praktek berdemokrasi di Indonesia yang saat ini masih amburadul, sebatas teori diatas kertas dan sering hanya jadi bahan perdebatan siapa saja termasuk saya masyarakat awam yang sedang berusaha untuk paham.
Dalam praktek berdemokrasi di tengah kondisi seperti yang saya sebut di paragraf kedua di atas, alasan lahirnya pasal pembatasan sebagai ikhtiar sperti yang saya sebut di bagian awal tulisan ini, seharusnya dapat diterima oleh siapapun dengan akal sehat sekalipun memang di saat yang sama harus juga diakui bahwa pasal tersebut melanggar konstitusi.
Tetapi konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara (baca: keluarga dekat petahana) untuk dipilih dan memilih yang dilanggar dengan lahirnya pasal tersebut, haruslah dipahami sebagai keadaan darurat dan kondisi yang dikecualikan, dengan alasan; situasi politik dalam berdemokrasi sedang tidak sehat bahkan bisa disebut sedang dilanda bencana dan dalam keadaan sekarat.
Sebab jika mau jujur, pertanyaan yang seharusnya dijawab bersama setelah gugatan terhadap pasal tersebut dikabulkan MK adalah; berapa banyak warga negara (kerabat dekat para kepala daerah) seperti yang diatur dalam pasal tersebut yang hak konstitusinya dilanggar karena tidak bisa ikut bersaing di pilkada? Bukan kah pembatasan hak tersebut hanya sementara dan dibatasi hanya pada periode petama saja?
Lalu berapa banyak warga yang lain di negeri ini yang sekalipun mempunyai kedudukan yang sama untuk dipilih dan memilih seperti yang diatur dalam konstitusi, namun kenyataannya tidak memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pilkada karena dicengram, “dirampas” dan dipangkas habis oleh dominasi para penguasa daerah yang dengan segala cara tidak ingin melepas dan terus berusaha menjaga kekuasaannya agar tetap langgeng secara turun-temurun?
Kalau mau dibandingkan, warga negara yang tidak memiliki hubungan darah/perkawinan dengan para kepala daerah, tentu jauh lebih banyak. Dan mereka yang banyak itu, punya hak untuk dipilih dan berhak untuk mendapatkan kesempatan menjadi kepala daerah. Dan meski secara resmi tidak dibatasi oleh aturan, namun harapan mendapatkan kesempatan dari hak konstiusi tersebut kenyataanya sering kandas karena dihadang trik licik para pendukung kelompok dinasti yang sudah mengakar di bumi pertiwi.
Tanpa menyebut nama, tengoklah satu daerah saja di negeri ini. Dari sekian periode masa pemerintahan, berapa banyak orang atau kelompok keluarga yang mendapat kesempatan menduduki posisi jabatan kepala daerah? Apakah telah merata kepada semua warga yang memang memiliki potensi secara individu? Atau Jangan-jangan hanya menjadi “warisan” yang digilir di kalangan kelompok keluarga tertentu yang hanya segelintir itu.
Dan dari sangat sedikit keluarga dekat para pejabat kepala daerah dimaksud, berapa banyak diantaranya yang akan mencalonkan diri sebagi bupati atau gubernur yang kira-kira akan berani menerima tantangan saya dengan terlebih dahulu melalukukan sumpah pocong di hadapan seluruh rakyat, bahwa dalam pemilihan tidak akan memanfaatkan pengaruh orang tua atau pendahulunya yang memengang kekuasaan? Hahahah… Berangkali gak ada yang akan berani unjuk tangan.
Sebab kenyataan yang ada, kesempatan saat orang tua atau kerabat dekat masih memiliki pengaruh karena memengang kekuasaan, justru saat ini dipahami kebanyakan orang sebagai peluang emas untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dan dengan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan agar tidak pindah ke tangan orang/keluarga lain.
Iya kalau sang pelanjut secara individu adalah seorang yang memang memiliki kemampuan, tetapi kalau ternyata adalah seorang yang berperilaku preman?
Lihatlah perilaku para kandidat bakal calon kepala daerah saat ini yang dengan begitu bersemangat dan tidak malu-malu mengumumkan kepada publik bahawa dirinya adalah calon pelanjut, atau telah mendapat restu dan dukungan sang petahana.
Dan ini adalah yang saya sebut sebagai bencana demokrasi yang harus ditanggulangi dengan lahirnya undang-undang darurat dengan pasal pembatasan meskipun konsekuensinya untuk sementara harus mengorbankan hak konstitusi segelintir orang dari kerabat dekat para petahana.
Tetapi jalan itu harus dipilih demi kepentingan lebih banyak orang. Bukankah hak seseorang untuk hidup bebas bisa dicabut seperti harus dipenjara seumur hidup bahkan hukuman mati misalnya karena kejahatan yang mengancam jiwa banyak orang seperti pengedar narkoba dan obat terlarang?
Atau bukan kah kita semua paham bahwa kepentingan sekelompok orang dalam kondisi tertentu bisa dikesampingkan demi kepentingan orang banyak dan wilayah yang jauh lebih luas?
Kita jangan menutup mata lalu seolah tidak tahu kenyataan kondisi demokrasi di negeri kita saat ini. Dimana penerapan aturan di dalam pelaksanaanya, selain masih tahap belajar dan coba-coba, juga sudah mengidap penyakit kronis yang sungguh butuh segera tindakan medis.
Dengan dibatalkannya pemberlakuan pasal politik dinasti dalam undang-undang pemilihan kepala daerah oleh MK melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, sedikit harapan untuk tetap bisa menjaga kualitas pilkada dari cengkraman kelompok para penguasa yang tetap ingin melanggengkan kekuasaannya adalah dengan penerapan aturan yang ketat dan penegakan hukum yang tepat.
Pasca keputusan tersebut, legislator dan pemerintah saat ini memiliki pekerjaan rumah yang hasilnya harus kita desak bersama. Anggota DPR dan pemerintah harus dapat segera memformulasikan aturan yang bisa menutup sekecil apapun potensi penyalahagunaan kewenangan dari sang petahana dalam pilkada.
Dan diatas dari itu semua, formulasi aturan, penerapan dan penegakan hukum yang ketat dan tepat, juga harus dan penting untuk didukung dengan kesadaran masyarakat yang paham akan haknya dalam konstitusi dan demokrasi.
Masyarakat harus paham, bahwa hak memilih yang dijamin konstitusi tersebut, tidak boleh dan tidak bisa dirampas dan ditukar oleh siapa dan dengan cara apa pun selain atas kesadaran sendiri bawa hak tersebut harus digunakan dalam rangka mencari pemimpin sejati, dan bukan untuk mendukung karena dikendalikan penguasa.
Wallahu a lam…
![](https://kareba1.com/wp-content/uploads/2024/02/mamuju-kpu.jpeg)
Related Posts
Latest News
-
Pj Gubernur Dorong Gema Sulbar Terus Berlanjut
MAMUJ Kareba1 — Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif...
- Posted Mei 24, 2023
- 0
-
diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
Mamuju Kareba1 – sejumlah juru parkir di anjungan manakarra mendapat...
- Posted Februari 5, 2023
- 0
-
ini Alasan Komparju tolak pihak ketiga Parkir di Mamuju
Mamuju (Kareba1.com)- PT. Inovasi anak Indonesia (parkee.app) yang saat ini...
- Posted Februari 5, 2023
- 0
-
HPN 2023 dan optimalisasi kompetensi wartawan
Jakarta Kareba1 – Insan pers Indonesia akan kembali memperingati Hari...
- Posted Februari 2, 2023
- 0
-
IA ITB Siap Lakukan Pengembangan Pertanian Berbasis Teknologi di Sulbar
Mamuju Kareba1 — Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB)...
- Posted Januari 21, 2023
- 0
-
Gubernur Sulbar minta Setiap Kabupaten Serius Tangani Stunting
Mamuju Kareba1– Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten...
- Posted Januari 20, 2023
- 0
-
SENGKETA LAHAN TANAH HAK MILIK MENJADI PERTANYAAN WARGA PADA KEGIATAN JUMAT CURHAT POLSEK TINAMBUNG DI DESA SEPABATU
Tinambung Kareba1 Kegiatan Program quick wins Jumat Curhat pada...
- Posted Januari 20, 2023
- 0
-
PJ Gubernur Sulbar Marah Pengelolaan BBIP Poniang, Belanja Miliaran Hasilnya Nihil
MAJENE Kareba1 — Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di...
- Posted Januari 15, 2023
- 0
-
Persawat Citilink Mulai Beroperasi di Bandara Tampa Padang, Buka Rute Mamuju-Jakarta
MAMUJU Kareba1 — Maskapai Penerbangan Citilink kini melayani rute penerbangan...
- Posted Desember 6, 2022
- 0
-
Polsek Tinambung Berhasil Mengungkap Dan Menangkap Pelaku Curanmor
foto: komlotan Pelaku dua orang curanmor serta penada hasil curian,...
- Posted Desember 3, 2022
- 0
-
Kronologis Raibnya Sejumlah Tabungan Nasabah Pada Bank Sulselbar
MAMUJU, Kareba1 Kssus Raibnya Dana nasabah milyaran rupiah, bank melakukan...
- Posted November 29, 2022
- 0
-
Diduga Kematian Marten Warga Mamasa Tidak wajar
Diduga lelaki Marten seorang pegawai pertanian kabupaten Mamasa Korban...
- Posted November 24, 2022
- 0
-
Akhir Tahun, Kadis Perkim Optimis Target Realisasi Anggaran
Mamuju – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulbar,...
- Posted November 2, 2022
- 0
-
Sulbar targetkan 227.691 anak diberikan imunisasi
Mamuju Kareba1,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mantergetkan sebanyak...
- Posted Juli 17, 2024
- 0
-
Memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Mamuju Kareba1, Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan...
- Posted Juni 28, 2024
- 0
-
Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Mamuju Kareba1,- Komisi III DPRD Sulawesi Barat melaksanakan Kunjungan...
- Posted Juni 27, 2024
- 0
-
Bangkitkan seni dan budaya Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
Mamuju Kareba1.com Masyarakat Bali yang bermukim pada enam Kabupaten...
- Posted Juni 27, 2024
- 0
-
Sekretariat DPRD Sulawesi Barat Musra Awaluddin menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) yang dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN)
Mamuju Kareba1, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulawesi Barat...
- Posted Juni 26, 2024
- 0
-
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hatta Kainang, menghadiri Rapat Senat
Mamuju Kareba1, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat,...
- Posted Juni 26, 2024
- 0
-
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi Menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Peneyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku
Mamuju Kareba1, Ketua DPRD Sulawesi Barat DR. Hj. St....
- Posted Juni 26, 2024
- 0
Berita Terkini
-
Pj Gubernur Dorong Gema Sulbar Terus Berlanjut
MAMUJ Kareba1 — Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif...
- Rabu, 24 Mei 2023
- 0
-
diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
Mamuju Kareba1 – sejumlah juru parkir di anjungan manakarra mendapat...
- Minggu, 5 Februari 2023
- 0
-
ini Alasan Komparju tolak pihak ketiga Parkir di Mamuju
Mamuju (Kareba1.com)- PT. Inovasi anak Indonesia (parkee.app) yang saat ini...
- Minggu, 5 Februari 2023
- 0
-
HPN 2023 dan optimalisasi kompetensi wartawan
Jakarta Kareba1 – Insan pers Indonesia akan kembali memperingati Hari...
- Kamis, 2 Februari 2023
- 0
-
IA ITB Siap Lakukan Pengembangan Pertanian Berbasis Teknologi di Sulbar
Mamuju Kareba1 — Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB)...
- Sabtu, 21 Januari 2023
- 0
-
Gubernur Sulbar minta Setiap Kabupaten Serius Tangani Stunting
Mamuju Kareba1– Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten...
- Jumat, 20 Januari 2023
- 0
-
SENGKETA LAHAN TANAH HAK MILIK MENJADI PERTANYAAN WARGA PADA KEGIATAN JUMAT CURHAT POLSEK TINAMBUNG DI DESA SEPABATU
Tinambung Kareba1 Kegiatan Program quick wins Jumat Curhat pada...
- Jumat, 20 Januari 2023
- 0
-
PJ Gubernur Sulbar Marah Pengelolaan BBIP Poniang, Belanja Miliaran Hasilnya Nihil
MAJENE Kareba1 — Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di...
- Minggu, 15 Januari 2023
- 0
-
Persawat Citilink Mulai Beroperasi di Bandara Tampa Padang, Buka Rute Mamuju-Jakarta
MAMUJU Kareba1 — Maskapai Penerbangan Citilink kini melayani rute penerbangan...
- Selasa, 6 Desember 2022
- 0
-
Polsek Tinambung Berhasil Mengungkap Dan Menangkap Pelaku Curanmor
foto: komlotan Pelaku dua orang curanmor serta penada hasil curian,...
- Sabtu, 3 Desember 2022
- 0
-
Kronologis Raibnya Sejumlah Tabungan Nasabah Pada Bank Sulselbar
MAMUJU, Kareba1 Kssus Raibnya Dana nasabah milyaran rupiah, bank melakukan...
- Selasa, 29 November 2022
- 0
-
Diduga Kematian Marten Warga Mamasa Tidak wajar
Diduga lelaki Marten seorang pegawai pertanian kabupaten Mamasa Korban...
- Kamis, 24 November 2022
- 0
-
Akhir Tahun, Kadis Perkim Optimis Target Realisasi Anggaran
Mamuju – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulbar,...
- Rabu, 2 November 2022
- 0
-
Sulbar targetkan 227.691 anak diberikan imunisasi
Mamuju Kareba1,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mantergetkan sebanyak...
- Rabu, 17 Juli 2024
- 0
-
Memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Mamuju Kareba1, Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan...
- Jumat, 28 Juni 2024
- 0
-
Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Mamuju Kareba1,- Komisi III DPRD Sulawesi Barat melaksanakan Kunjungan...
- Kamis, 27 Juni 2024
- 0
-
Bangkitkan seni dan budaya Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
Mamuju Kareba1.com Masyarakat Bali yang bermukim pada enam Kabupaten...
- Kamis, 27 Juni 2024
- 0
-
Sekretariat DPRD Sulawesi Barat Musra Awaluddin menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) yang dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN)
Mamuju Kareba1, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulawesi Barat...
- Rabu, 26 Juni 2024
- 0
-
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hatta Kainang, menghadiri Rapat Senat
Mamuju Kareba1, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat,...
- Rabu, 26 Juni 2024
- 0
-
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi Menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Peneyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku
Mamuju Kareba1, Ketua DPRD Sulawesi Barat DR. Hj. St....
- Rabu, 26 Juni 2024
- 0
-
Masyarakat Jawa di Sulbar nilai Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
Mamuju Kareba1, Kerukunan masyarakat Jawa yang bermukim pada enam...
- Selasa, 25 Juni 2024
- 0
-
PJ Gubernur Apresiasi Kinerja DPRD Sulbar
Foto : DPRD Sulbar melakukan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi-Komisi...
- Senin, 10 Juni 2024
- 0
-
Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sulaweai Barat Pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan
Polman Kareba1, Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sulaweai...
- Jumat, 31 Mei 2024
- 0
0 comments