- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Kinerja ULP Sulbar Disoroti DPRD
MAMUJU KAREBA1- DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyoroti kinerja unit layanan pengadaan (ULP) di daerah itu yang dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat”
“Terkait belum maksimalnya pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga Kabupaten Polman, maka kami soroti ULP Sulbar, karena tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinyanya,” kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, perusahaan pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga baru menyelesaikan sekitar enam persen pekerjaannya di lapangan.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat,” kata Rahim yang juga politisi partai Nasdem Provinsi Sulbar itu.
Oleh karena itu menurut dia, ULP Sulbar seharusnya di evaluasi pemerintah di Sulbar karena tidak profesional bekerja sehingga pembangunan belum bisa dinikmati masyarakat.
“Kami pesimis proyek pembangunan jalan Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga yang menelan anggaran APBD Sulbar sekitar Rp28 miliar akan selesai karena waktu pekerjaan yang sudah semakin singkat,”
Padahal lanjutnya jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk melancarkan aktivitas mendistribusikan hasil pertaniannya dan membangun ekonomi mereka.
Related Posts
0 comments