- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
- Gebrak ini RINCIAN LENGKAP: Rp 210.000.000 – BIAYA OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA
- POLRES MAMUJU GELAR SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN DI SEL TAHANAN
- Penjurian Best HC Awards 2026, Pemprov Sulbar Unjuk Gigi Program Digitalisasi Daerah
- Aktivis Pemuda Desak Bupati Mamuju Evaluasi Oknum Satpol PP: Kinerja Dinilai Mandul & Tebang Pilih
- Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti
- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
Kinerja ULP Sulbar Disoroti DPRD
MAMUJU KAREBA1- DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyoroti kinerja unit layanan pengadaan (ULP) di daerah itu yang dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat”
“Terkait belum maksimalnya pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga Kabupaten Polman, maka kami soroti ULP Sulbar, karena tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinyanya,” kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, perusahaan pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga baru menyelesaikan sekitar enam persen pekerjaannya di lapangan.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat,” kata Rahim yang juga politisi partai Nasdem Provinsi Sulbar itu.
Oleh karena itu menurut dia, ULP Sulbar seharusnya di evaluasi pemerintah di Sulbar karena tidak profesional bekerja sehingga pembangunan belum bisa dinikmati masyarakat.
“Kami pesimis proyek pembangunan jalan Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga yang menelan anggaran APBD Sulbar sekitar Rp28 miliar akan selesai karena waktu pekerjaan yang sudah semakin singkat,”
Padahal lanjutnya jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk melancarkan aktivitas mendistribusikan hasil pertaniannya dan membangun ekonomi mereka.
Related Posts
0 comments