- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Ketua FPPS Sulbar ; Kedua Calon Presiden Berikan ide-ide Baru
KAREBA1, MAMUJU-, Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) berharap pada debat kedua calon Presiden memberikan ide-ide baru dan solusi atas permasalahan lingkungan di indonesia.
Pada debat kedua yang akan digelar nanti salah satu materi yang dibahas adalah lingkungan hidup dan Sumber daya alam ( SDM ).
“Nanti kita lihat bersama debat pada Tanggal 17 februai 2019 bagaimana pemikiran Capres soal isu lingkungan hidup dan sumber daya alam” Kata ketua DPP FPPS Nirwansyah, S.IP. di Mamuju (27/1).
disini kita akan lihat bagaimana kejahatan-kejahatan kapitalisme merusak hutan dan mengeploitasi sumber daya alam indonesia.ujarnya.
Seperti yang kita ketahui pada masa orde baru UUPMA
NOMOR 1 TAHUN 1967 telah di sahkan dan hampir semua pengelolahan sumber daya alam di Indonesia di kuasai oleh asing sampai sekarang, penyumbang terbesar pengrusakan hutan adalah perusahaan dari perkebunan dan pertambangan
kami mengharap kepada pemerintah untuk memberikan tanah kepada Rakyat untuk dikelolo demi terwujudnya ketahanan pangan, begaimana bisa Negara Agraris mengimpor beras, gula dan garam
untuk itu kami juga menginginkan keterlibatan masyarakat, organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi buruh dan lain-lain dalam memberikan usulan dan masukan, agar reforma agraria benar- benar tepat sasaran dan tidak ada lagi praktek penggusuran atau perampasan tanah rakyat serta pelaksanaan reforma agraria sesuai dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat.
Oleh karenanya keterwakilan organisasi merupakan subjek reforma agraria semestinya diprioritaskan, bukan hanya dari akademisi untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantaaun dan pengawasan
iya menambahkan stop intimidasi dan dikriminalisasi para penggiat sosial
Ia berharap, kedua capres memiliki fikiran dalam mencari solusi bagaimana lingkungan hidup dan Sumber daya alam tidak lagi dikorbankan untuk pembangunan.
yang mengakibatkan rakyat kehilangan tanah, air, dan ruang hidup dan kelas pekerja semakin tereksploitasi#
Related Posts
0 comments