- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
Ketua FPPI Mamuju Kecam Tindakan refresif aparat kepolisian
MAMUJU Kareba1-Ketua FPPI Kota Mamuju, Sayuti menyayangkan dan mengecam sikap represif aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi puluhan aktivis FPPI Mamuju yang menolak utang luar negeri dan pertemuan IMF di persimpangan lima jalan Ir Haji Juanda kota Mamuju
” Tanpa dibubarkan sebenarnya kami akan tetap bubar karena kami adalah massa yang terdidik dan terorganisir, kami melakukan aksi damai namun direfresif aparat, dengan cara dipukuli dan di tendang,” kata Sayuti di Mamuju.
Ia mengatakan, tidak benar aksi kami mengganggu kelancaran lalulintas karena kader FPPI telah melalui proses kaderisasi manajemen aksi dan advokasi yang tidak menginginkan dan tidak pernah memacetkan jalan.
“Kami hanya menggunakan separuh jalan arus lalu lintas tetap lancar jadi kalau alasan kepolisian mau bubarkan kami dengan cara kekerasan karena mengganggu lalulintas, saya kira tidak begitu,” ujarnya.
Sayuti Menekankan, unjuk rasa tersebut adalah aksi menolak kedatangan IMF, bukan hendak berhadapan dengan aparat keamanan.
FPPI meyakini, menjaga keutuhan NKRI adalah milik semua warga Negara Indonesia. Secara khusus, polisi ditugaskan untuk mengayomi dan melayani, dan FPPI Hanya memberikan kontribusi pemikiran untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
“Mahasiswa dan pemuda mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penyambung lidah rakyat mahasiswa sebagai pemegang idealisme yang melakukan pengabdian terhadap negara, melalui pendidikan kritis terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, ” katanya
Terkait kekerasan yang dialami kader FPPI Mamuju di lokasi demo, Sayuti berharap, kepolisian segera menindak oknum yang terbukti bertindak bak preman tersebut sesuai aturan yang berlaku.
“Ini sangat merusak citra kepolisian sebagai pengayom, pelayan dan pelindung,” pungkasnya
Ia mengaku dua kader FPPI Mamuju mengalami luka di bagian kepala dan kaki setelah mengalami tindakan refresif dari aparat masing masing Fandi mahasiswa STIE Mamuju dan Punding mahasiswa UNIKA.#r1
Related Posts
0 comments