- SDK Buka Sandeq Ramadhan Fest 2025, Wujud Sinergi Pemerintah dan Organisasi Mahasiswa Dukung UMKM
- Gubernur Sulbar Dukung Pengusulan Jepa, Makanan Khas Mandar, sebagai Warisan Budaya UNESCO
- Lima Anggota KIP Sulbar Dilantik, Suhardi Duka Tekankan Pentingnya Kehati-hatian Mengelola Informasi
- DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah
- Pemprov Sulbar Evaluasi OPD, Pastikan APBD Sesuai Inpres 1/2025 dan Sejalan Visi Misi SDK-JSM
- Masa Jabatan Pj Sekprov Amujib Berakhir, Herdin Ismail Ditunjuk Sebagai Pelaksana Harian
- 100 Hari Program Kerja, Ini yang Bakal Dilakukan SDK-JSM
- Wakil Gubernur Sulbar Laksanakan Salat Tarawih Berjamaah di Masjid Ar-Rahman Karema Mamuju
- Gebrak, kecam oknum anggota DPRD Sulbar Cabul segerah dipecat
- Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya
Jadi Negara Terkorup Ketiga, BMI Sebut Negara Gagal Lakukan Pencegahan
Kareba1- Indonesia masuk tiga besar sebagai negara terkorup di Asia menurut laporan lembaga Transparency International bertajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’. Survei ini digelar sejak Juni hingga September 2020 terhadap 20 ribu responden di 17 negara Asia.
Hal ini terjadi lantaran 3 hal utama. Yaitu lemahnya hukuman, aturan terkait korupsi yang berubah-ubah, dan ketiga terkait praktik transaksi politik yang sudah mengakar di partai politik berupa ‘mahar politik’.
Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyebut, bahwa berita ini semakin membuat rakyat Indonesia sakit hati karena ditambah lagi adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia sekaligus (Plt) Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan agar KPK tak berlebihan memeriksa menteri yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
“Pertama, yang menambah kita terluka membaca berita negara terkorup ketiga adalah permintaan Luhut agar KPK tak memeriksa berlebihan Eddy Prabowo, ini jelas bentuk tekanan terhadap KPK karena semua orang tahu Luhut diberi peran yang amat banyak di pemerintahan sebagai orang kepercayaan nomor satu oleh Presiden Jokowi,” ujar Farkhan. Senin (30/11).
Kedua, Farkhan menyebut bahwa berita Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di Asia menjadi indikator pemerintah telah gagal menjalankan kerja reformasi birokrasi dan upaya pencegahan yang selama ini menjadi jualan utama pemerintah selama 6 tahun terakhir.
Atas hal tersebut, BMI siap bermitra dengan aktivis anti korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Center for Budget Analysis (CBA) dan lainnya untuk ikut perang dalam melawan korupsi melalui berbagai diksusi dan program yang memungkinkan untuk dilakukan bersama.
“BMI juga akan terus memberi dukungan bagi KPK untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan berharap terus ditingkatkan, KPK dibawah kepemimpinan Pak Firli kami yakini akan terus melakukan langkah-langkah maju dalam memberantas korupsi,” pungkas Farkhan.
Related Posts
0 comments