- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Jadi Negara Terkorup Ketiga, BMI Sebut Negara Gagal Lakukan Pencegahan
Kareba1- Indonesia masuk tiga besar sebagai negara terkorup di Asia menurut laporan lembaga Transparency International bertajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’. Survei ini digelar sejak Juni hingga September 2020 terhadap 20 ribu responden di 17 negara Asia.
Hal ini terjadi lantaran 3 hal utama. Yaitu lemahnya hukuman, aturan terkait korupsi yang berubah-ubah, dan ketiga terkait praktik transaksi politik yang sudah mengakar di partai politik berupa ‘mahar politik’.
Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyebut, bahwa berita ini semakin membuat rakyat Indonesia sakit hati karena ditambah lagi adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia sekaligus (Plt) Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan agar KPK tak berlebihan memeriksa menteri yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
“Pertama, yang menambah kita terluka membaca berita negara terkorup ketiga adalah permintaan Luhut agar KPK tak memeriksa berlebihan Eddy Prabowo, ini jelas bentuk tekanan terhadap KPK karena semua orang tahu Luhut diberi peran yang amat banyak di pemerintahan sebagai orang kepercayaan nomor satu oleh Presiden Jokowi,” ujar Farkhan. Senin (30/11).
Kedua, Farkhan menyebut bahwa berita Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di Asia menjadi indikator pemerintah telah gagal menjalankan kerja reformasi birokrasi dan upaya pencegahan yang selama ini menjadi jualan utama pemerintah selama 6 tahun terakhir.
Atas hal tersebut, BMI siap bermitra dengan aktivis anti korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Center for Budget Analysis (CBA) dan lainnya untuk ikut perang dalam melawan korupsi melalui berbagai diksusi dan program yang memungkinkan untuk dilakukan bersama.
“BMI juga akan terus memberi dukungan bagi KPK untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan berharap terus ditingkatkan, KPK dibawah kepemimpinan Pak Firli kami yakini akan terus melakukan langkah-langkah maju dalam memberantas korupsi,” pungkas Farkhan.
Related Posts
0 comments