- Dinkes Sulbar budayakan PHBS dilingkungan sekolah madrasah
- Meriahkan HUT RI ke-80, Pemprov Sulbar Gelar Gerakan Pangan Murah di Mamuju
- Kadis Koperindag Sulbar Sosialisasikan Uji Mutu Kopi dan Kakao ke Bupati Polman
- Junda Maulana Laporkan Progres Pastipadu, 60 Desa Jadi Fokus Intervensi Sulbar 2026
- Gubernur Suhardi Duka Teken MoU dengan PT Mars untuk Pengembangan Kakao di Sulbar
- Tantangan Era Digital, Suraidah: Pilih Diperdaya Atau Berdayakan Teknologi
- Plh Sekprov Herdin Ismail dampingi Gubernur Sulbar Lantik 11 Pejabat Fungsional
- Sekretariat DPRD Sulbar Gelar Rapat Perkenalan Sekwan, Fokus pada Peningkatan Nilai SPBE
- Jelang HUT RI ke-80, Gubernur Suhardi Duka Minta Kesbangpol Perhatikan Paskibraka Jangan Ada Keluhan
- Lepas Sambut Kepala Kejati Sulbar, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Filosofi To Mamuju
Halim, Wakil Ketua DPRD Sulbar Temui Massa Aksi Pendukung Pembangunan jalan Arteri Tahap II
foto: Halim Wakil Ketua DPRD Sulbar dari Partai PDI Perjuangan.
Mamuju Kareba1
Pekerjaan lanjut jalan arteri tahap dua akan melintasi membelah pemukiman warga, sehingga menuai penolakan besar masyarakat setempat lingkungan Tambi dan kampung baru Kelurahan Mamunyu.
warga minta agar jalan arteri tersebut dikembalikan kejalur semula melintasi bibir pantai.
Namun Sejumlah kelompok kecil bukan warga tambi dan kampung baru melakukan aksi di DPRD Sulbar, beberapa waktu lalu.
dalam aksi6 di pimpin Hartono kades Bambu mendesak agar melanjutkan pekerjaan arteri tahap dua. tidak usah pedulikan warga dan menuding sejumlah anggota DPRD Sulbar berupaya menhalagi pekerjaan tersebut.
Wakil Ketua DPRD provinsi Sulawesi Barat, Abdul Halim dihadapan massa aksi mengatakan, hingga saat ini semua anggota dewan tidak ada yang menolak pembangunan MARR II. Dia bahkan menegaskan, pihaknya mendukung penuh pembangunan proyek strategis nasional, apa lagi Sulawesi Barat dengan kondisi APBD yang sangat minim
foto: warga pasang baliho bertuliskan penolakan pekerjaan jalur arteri tahap dua yang akan melintasi kampung
“Percepatan pembangunan di daerah kita, Sulawesi Barat ini harus kita dukung bersama. Kita sepemikiran, kita sama-sama membutuhkan pembangunan strategis nasional,” kata Halim.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BP2JN) Sulawesi Barat, Sjofa Rosliansja mengatakan pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp165 milliar untuk pembangunan MARR II sepanjang 1,8 kilometer. Namun, pembangunan MARR II terkendala pembebasan lahan karena ada sebagian warga yang menolak.
“Terkait hal ini kami sangat menyesalkan, karena dari segi pelaksanaan fisik ini sudah dilelang, sudah ditender. Dan proses tender sekarang sudah diusulkan di Kementerian PUPR untuk penetapannya,”
Sjofa menjelaskan, akan jadi masalah jika penetapan Kementerian PUPR sudah keluar namun lahan belum siap. Apa lagi, dana pembebasan lahan kurang lebih 5 hektar sudah disiapkan sebesar Rp20 milliar dan harus terserap sepenuhnya dengan batas waktu 16 Desember 2022.
“Inilah yang juga menjadi beban kami, sedangkan proses pembebasan lahan masih jalan ditempat. Jika lewat maka dana akan dikembalikan ke pusat. Tahun depan kami harus mengurus lagi mulai dari awal atau nol untuk mengurus ke pusat,” tutup Sjofa.
Related Posts
0 comments