- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
Gerak Sulbar Pertanyakan Kinerja Komisi Pengawasan DPRD Majene
MAJENE KAREBA1-Gerakan Advokasi Rakyat Sulbar (Gerak Sulbar) mempertanyakan kinerja komisi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene yang terkesan mengabaikan nasib ribuan guru sekolah di daerah ini.
“Sejak tahun 2010 sampai sekarang, kekurangan tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru, yang saat ini jumlahnya mencapi Rp11,3 Miliar, belum tersalurkan kepada guru-guru yang berhak menerimanya,” kata, Henri Setiawan, ketua umum Gerak Sulbar saat berkunjung ke kantor redaksi Kareba1.Com di Mamuju, Selasa (15/9/2015) malam.
Henri menjelaskan, tunjangan guru yang mengendap di kas Pemerintah Daerah Kabupaten Majene senila Rp11,3 Miliar tersebut, berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah Kabupaten Majene tahun 2015, yang dimiliki pihaknya.
Menurut Henri, dana sebesar itu berasal dari akumulasi kekurangan tunjangan sertifikasi guru yang selama bertahun-tahun tidak pernah terbayarkan.
“Misalnya gaji seorang guru Rp3 juta, tunjangan sertifikasinya kan tentu Rp3 juta juga. Nah ketika pada bulan berikutnya ada kenaikan gaji misalnya sebesar Rp2 ratus ribu, berarti kan seharusnya tunjangan sertifikasinya dibayarkan sebesar Rp3 juta ditambah Rp2 ratus ribu,” urai Henri.
Tetapi, lajut Henri, yang terjadi di Majene, tunjangan sertifikasi yang dibayarkan, tetap sama dengan gaji sebelum ada kenaikan sebesar Rp2 ratus ribu tersebut.
“Nah, kekurangan senilai Rp2 ratus ribu ini yang mengendap selama bertahun-tahun tidak disalurkan. Dan kalau misalnya jumlah Rp2 ratus ribu itu dikalikan dengan seluruh guru di Kabupaten Majene yang jumlahnya ribuan, sangat masuk akal kalau nilainya mencapai Rp11,3 miliar,” jelas Henri.
Inilah kata Hendri yang seharusnya mendapat perhatian dari komisi pengawasan pendidikan di DPRD Majene.
“Namun sepertinya DPRD Majene abai dengan masalah ini, kan kasihan nasib guru-guru kita,” sesal Henri.
Penulis: Gufran Padjalai
0 comments