- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
FPPS Sulbar Dialog Penanganan Konflik Lahan Di Mateng
Mamuju Kareba1- Ormas Forum persaudaraan pemuda sulbar ( FPPS) melaksanakan diaolog pablik di wisma widya buah kemarin Jum’at 29 juni 2018 dengan tema kapotensi dan tantangan penanganan konflik lahan di kabupaten mamuju tengah sulawesi barat.
Dialog ini menghadirkan tiga narasumber dari pihak BPN Mateng, DPRD Mateng dan Kapolsek Topoyo.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Mateng Baso Bakti, SH mengatakan potensi konflik lahan di masyarakat karena banyaknya yang di dapatkan sertifikat yang ganda dan adanya Sporadik yang ganda kasus ini kami tangani serius di beberapa desa.
Olehnya itu untuk mengantisipasi adanya konflik lahan memberikan pemahaman ke masyarakat soal kepastiaan hukum tentang kepemilikan lahan harusnya diaolog seperti ini harus di besarkan lagi kalau perlu di hadirkan pak desa atau di sosialisasikan sampai di tingkatan kecamatan desa
Ketua DPP FPPS menambahkan Potensi konflik lahan di Kabupaten Mamuju Tengah harus ada penanganan serius dari Pemerintah
Makanya itu semua pihak harus berperan dalam pemenangan potensi konflik lahan sejak dini agar tidak ada konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.#ac/rin.
Related Posts
0 comments