- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
FPPS Sulbar Dialog Penanganan Konflik Lahan Di Mateng
Mamuju Kareba1- Ormas Forum persaudaraan pemuda sulbar ( FPPS) melaksanakan diaolog pablik di wisma widya buah kemarin Jum’at 29 juni 2018 dengan tema kapotensi dan tantangan penanganan konflik lahan di kabupaten mamuju tengah sulawesi barat.
Dialog ini menghadirkan tiga narasumber dari pihak BPN Mateng, DPRD Mateng dan Kapolsek Topoyo.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Mateng Baso Bakti, SH mengatakan potensi konflik lahan di masyarakat karena banyaknya yang di dapatkan sertifikat yang ganda dan adanya Sporadik yang ganda kasus ini kami tangani serius di beberapa desa.
Olehnya itu untuk mengantisipasi adanya konflik lahan memberikan pemahaman ke masyarakat soal kepastiaan hukum tentang kepemilikan lahan harusnya diaolog seperti ini harus di besarkan lagi kalau perlu di hadirkan pak desa atau di sosialisasikan sampai di tingkatan kecamatan desa
Ketua DPP FPPS menambahkan Potensi konflik lahan di Kabupaten Mamuju Tengah harus ada penanganan serius dari Pemerintah
Makanya itu semua pihak harus berperan dalam pemenangan potensi konflik lahan sejak dini agar tidak ada konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.#ac/rin.
Related Posts
0 comments