FGD Integrasi Penanganan Stunting Melalui Lintas Sektor

By on Senin, 3 September 2018
MAMUJU Kareba1- Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan
gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang
tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Secara nasional, Sulbar menempati
urutan ke 2 Stunting dibawah Provinsi NTT (Riskesdas, 2013).
Berdasarkan data yang ada 3 dari 10 anak balita Sulbar menderita Gizi
Kurang (underweight), 1 dari 10 anak balita Sulbar Kurus (Wasting),
dan 4 dari 10 anak balita Sulbar Pendek (Stunting).

Melihat data tersebut, maka penanganan Stunting harus menjadi program
prioritas Pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Barat. Berkaitan dengan
hal tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Barat
melaksanakan Focuss Group Discussion (FGD) Integrasi Penanganan
Stunting Melalui Pelibatan Stakeholder. Hadir dalam kegiatan ini
berbagai lintas sektor yaitu dari Bappeda, Dinas PU, Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, BKKN, Kanwil Kementerian Agama,
dan stakeholder lain yang memiliki peran dalam intervensi sensitif
untuk penanganan stunting.

Dalam kegiatan ini Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulbar, dr. H. Achmad
Azis, M.Kes menjadi salah satu narasumber dan membawakan materi
tentang “Penanganan Stunting dengan Mendukung Penyelamatan 1000 Hari
Pertama Kelahiran’. Pada kesempatan tersebut, dr. H. Achmad Azis,
M.Kes menjelaskan tentang berbagai fakta stunting khususnya di
Sulawesi Barat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih lanjut
dalam materi tersebut ditekankan tentang pentingnya keterlibatan
berbagai lintas sektor dalam penanganan stunting. Karena intervensi
yang dilakukan oleh Kesehatan hanya mencakup 30% (spesifik) sementara
70% lainnya (sensitif) ditentukan oleh kegiatan/intervensi yang
dilakukan oleh lintas sektor seperti Dinas PU, BKKBN, Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dll.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 − 16 =