- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
DPRD Sulbar Rapat Paripurna Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 J
Mamuju– – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penyerahan dan penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggugjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2022, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Rabu, (14/6/2023).
Rapat Paripuna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi
Turut hadir pada rapat paripurna itu, Anggota DPRD Provinsi Sulbar, para asisten, para staf ahli, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah, mengatakan, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 194, ayat 1 dan 2, maka pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD.
Ia menuturkan, pada tanggal 7 juni 2022 yang lalu, telah dilaksanakan rapat pimpinan DPRD dan dilanjutkan rapat badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan”
Dan sesuai hasil rapat tersebut, lanjut Suraidah, pada hari ini, Rabu (14/6), Gubernur akan menyerahkan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kepada DPRD Provinsi Sulbar.
Mewakili Pj Gubernur Sulbar, Asisten III Bidang Administrasi dan Keuangan Pemprov Sulbar, Dr. Muhammad Jamil Barambangi, mengungkapkan, kinerja pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022 baik dari sisi penerimaan pendapatan maupun dari sisi belanja telah diaudit BPK RI perwakilan Provinsi Sulbar.
Menurutnya, dalam APBD tahun anggaran 2022 yang terdiri dari komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau dana transfer pendapatan yang sah ditargetkan sebesar, Rp. 1.896.276.561.452,00, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.894.618.795.334,39 atau 99,,91 persen.
Sementara pada sisi belanja, kata Jamil, pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar, Rp.1.864.813.748.898,29, atau 94, 11 persen, dari target belanja sebesar Rp. 1.981.553.974.505,00, dan untuk pembiayaan daerah terealisasi sebesar, Rp. 312.023.875.190,74.
Jamil menambahkan, berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh silpa untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 116.924.453.298,84.
Dirinya juga berharap, pihak DPRD Provinsi Sulbar dapat segera membahas dan menyepakati Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 tersebut.
advetorial
Related Posts
0 comments