- Taufiq; Dukungan H. Hanapi menjadi ketua KONI Kabupaten Mamuju
- Enny Anggraeny : Teruslah Bekerja, Hadirkan Konten Sehat dan Berkualitas
- Bupati warning Camat Dan Kades terkait BPJS
- Sulbar targetkan vaksin 1089 240 dosis
- Putra Mahkota Resmi Jadi Raja Mamuju
- Wagub Sulbar Ikuti Peringatan HUT FKPPI Ke-43 Secara Virtual
- Bupati Mamuju Kunjungi Sekolah
- Dinkes Sulbar Sosialisasikan Germas
- Bupati Mamuju Hadiri Panen Raya bawang di Kalukku
- dr. Marintani Erna Dochri dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
DPRD Sulbar Rapat Paripurna Bahas Rancangan Ramperda
Mamuju, Kareba1- DPRD Provinsi Sulbar menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) Pemprov Sulbar yang akan dilanjutkan pada pembahasan Panitia Khusus (Pansus) yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa, 6 Agustus 2019. Tiga ranperda tersebut yaitu, ranperda rencana umum energi daerah (RUED) , ranperda ketenagakerjaan, ranperda pembentukan tim pengawasan orang asing (Timpora).
Sekertaris Daerah Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan suatu kesyukuran yang begitu besar atas bentuk kerja sama yang produktif antara Pemprov Sulbar bersama DPRD Sulbar tentang tiga ranperda yang telah disetujui dan akan dilanjutkan pada tahapan yang lebih serius, dimana hal tersebut dinilai sangat penting bagi kemajuan dan masa depan Sulawesi Barat.
Lebih lanjut dikatakan , Pemprov Sulbar telah maju selangkah dalam rangkaian pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan , dan rencana umum energi daerah Pemprov Sulbar Tahun 2019-2050, disusul inisiatif DPRD Sulbar tentang pembentukan Tim Pengawasan orang Asing (Timpora) yang melibatkan perangkat daerah terkait dan instansi vertikal yang melakukan pengawasan secara berkala terhadap keberadaan para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di wilayah Sulawesi Barat.
“ Ketiganya sangat srategis bagi masa depan kita, baik dari segi perlindungan anak dan energi perencanaan awal termasuk pengeloaan ketenagakerjaan, maka dari itu sangat perlu diapresiasi begitupun bagi para OPD terkait, terdapat sebuah catatan kecil, agar kiranya dapat bekerja lebih serius dan lebih substantif ,” kata Muhammad Idris usai menyampaikan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas ranperda tentang penyelengaraan ketenagakerjaan dan rencana umum energi daerah Sulbar Tahun 2019-2050.
Mewakili fraksi-fraksi DPRD Sulbar, melalui juru bicaranya yang disampaikan oleh Hastuti Indriani menyampaikan beberapa tanggapan yaitu, saran tentang sistem ranperda dinilai telah menemukan kesepakatan dan akan dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Disusul batas usia perkawinan anak dalam pasal 25, ranperda akan kami tambahkan ayat baru yaitu ayat 3 pencegahan terjadinya pernikahan usia anak yang berbunyi pencegahan terjadinya perkawinan anak dibawah umur sebagaimana dimadsud pada ayat 1 sampai batas minimal usia anak yang akan melakukan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan
0 comments