- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD Sulbar Konsultasi ke DPRD Sulsel
MAKASSAR -Sebanyak 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar konsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terkait bidang tugas Pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi 1 Sulbar Hamzah Sunubah mengatakan, tujuan kedatangannya di DPRD Sulawesi Selatan untuk mengetahui program kesektariatan. Pasalnya Komisi 1 DPRD Sulbar sama dengan Komisi A di DPRD Sulsel yang membidangi pemerintahan.
Adapun program yang dimaksud menyangkut masalah reses, sosialisasi perda, dan pemabahasan anggaran.
“Kami perlu pelajari tentang kesektariatan di DPRD. Jangan samlai kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar hukumnya. Dan pasti kami akan adopsi apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPRD Sulsel yang membidangi masalah pemerintahan ini,”ujar Hamzah yang juga berasal dari Fraksi Golkar ini.
Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan Sri Rahmi mengapresiasi kunjungan koleganya yang berasal dari DPRD Sulbar ini. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya memberikan penjelasan tentang program kesektariatan di dewan.
“Misalnya di setiap reses, dewan tidak lagi menerima langsung anggatan itu.Tapi diberikan kepada penanggung jawab.Begitupun ketika membahas KUA PPAS dibahas di komisi dan juga dibadan anggaran,”jelasnya.
Menurutnya, shering program pun bertujuan untuk memberikan pengalaman guna menghindari adanya temuan dari BPK.
Dalam kegiatan ini, turut dihadiri Sri Rahmi, Erna Amin, Andi Mangunsidi, dan Muchtar Badewing.(**)
Sumber: media jurnalis.
0 comments