- Akmal Tekankan Kolaborasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Sulbar
- Tahun 2023 ini Pembangunan Kantor Ditarget Rampung
- Kronologis Raibnya Sejumlah Tabungan Nasabah Pada Bank Sulselbar
- Seorang Pegawai Negeri Ditemukan Tewas Tergantung di Mamuju
- TNI AD Kodim 1418 Mamuju Rehap Rumah Warga Tidak Mampu
- Sekprov Sulbar Lantik Lima Pejabat Eselon III
- Coffee Morning,. Perkim Sulbar Soal Penyelesaian jalan Arteri Tahap II
- Kadis Perkim Sulbar Silaturahmi warga Tambi
- Sekprov – DKP Sulbar Serah Terima Aset Daerah Dari Pihak Ketiga
- Akmal Malik Dorong Optimalisasi Pelayanan Berbasis Elektronik SPBE
Terkait Insentif Nakes DPRD Sulbar Akan panggil OPD
Kareba1 Mamuju – Komisi IV DPRD Sulbar akan segera memanggil OPD terkait untuk membahas polemik insentif tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar. Insentif nakes ini sudah dua tahun belum terbayarkan.
“Sebagaimana informasi tentang Insentif nakes Covid 19 rumah sakit Provinsi Sulbar hingga saat ini belum terbayarkan sejak 2020 sampai sekarang. Melihat kondisi ini, kami aka mempertemukan semua OPD terkait, mulai dari dinas kesehatan, rumah sakit, badan keuangan, BPJS kesehatan dalam forum komisi IV dalam waktu dekat ini,” kata Ketua Komisi IV H Sudirman, Kamis (17/2/2022).
Dalam forum itu nantinya komisi IV akan mendengar langsung kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat sehingga anggaran untuk insentif nakes Covid-19 belum cair.
“Nakes adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19 sejak awal masuk Covid di sulbar tahun 2020 lalu. Jadi saya berharap dengan pertemuan nanti semua bisa transparansi dan terang benderang. Kendala dimana saja, dan saya berharap semua OPD terkait bisa terbuka dan tidak saling melempar bola atau cuci tangan tentang terlambatnya cair anggaran insentif nakes ini,” ujar Sudirman.
“Kasihan saudara-saudara kita yang bertugas sebagai nakes, mereka punya keluarga yang dtinggalkan untuk memberi pelayanan terdepan tanpa memikirkan kesehatan dirinya akan terjangkit virus corona,” lanjutnya.
Menurut Ketua Partai Golkar Mamasa ini, jika keterlambatan disebabkan dari pusat, maka dirinya dan seluruh anggota komisi IV lainnya akan menggunakan hak untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keuangan.
0 comments