- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
- Dinas Pariwisata Sulbar Dukung Penuh Katinting Race, Dorong Ekonomi Kreatif
- Dua Pemuda Sulbar Lolos PPAP 2025, Siap Perkenalkan Potensi dan Kekayaan Budaya Sulbar
- Tertibkan Bangunan Liar di Bahu Jalan dan Saluran Air , Satpol PP-Damkar Sulbar Lakukan Pendekatan Persuasif di Mamuju
- 21 Tahun Sulbar, Waktunya Bergerak Cepat
- Tim Dinas Kesehatan Sulbar Laksanakan Visitasi Kesesuaian Standar Laboratorium Medis Prodia Mamuju
- Dinkes Sulbar Hadirkan Layanan Pemeriksaan Gratis PTM di Gema Sulbar HUT ke-21
- Ny. Hj. Harsinah Suhardi Gaungkan Gerakan “Ayo ke Posyandu” Lewat Billboard
Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Mamuju, Front perjuangan pemuda indonesia (FPPI) Mamuju sorot kinerja buruk Polri wilaya hukum provinsi Sulawesi Barat.
Sudah 79 tahun Bhayangkara berdiri. Tapi apa yang rakyat rasakan hari ini? Polri belum sepenuhnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Justru sering kali menjadi alat penjaga kepentingan oligarki dan penguasa
Baik itu skla Nasional bahkan sampai ke lokal, Di Sulawesi Barat sendiri, realitas hukum masih memperlihatkan wajah kelam
hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,
Rakyat kecil diburu dan ditindak tegas,
tapi para pelanggar hukum dari kalangan elit dan aparat malah dilindungi
Polda Sulbar jangan terus-menerus menutup mata
Banyak kasus yang menunjukkan bahwa institusi ini belum mampu berdiri netral dan profesional, diantaranya kasus oli palsu yang beberapa Minggu lalu di amankan oleh Polda Sulawesi Barat tapi sampai hari ini belum ada kepastian hukum siapa yang memiliki dan membuat oli palsu tersebut menurut kami ini ada kejanggalan terlalu berlarut larut dalam prosesnya padahal barang ini sudah jelas di amankan
Selain itu, dugaan skandal dalam proses rekrutmen calon siswa (Casis) Polri juga menjadi sorotan. Laporan dari elemen masyarakat seperti Gebrak Sulbar mengungkap indikasi ada kecurangan, mulai dari gratifikasi berupa tanah, hingga praktik titipan bermodus kedekatan dengan pejabat dengan adanya kasus seperti ini dari sekian banyak kasus di Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat harus transparan terhadap publik, jangan membuat publik makin tidak percaya terhadap institusi kepolisian
“Untuk itu kami dari FPPI Mamuju bersikap Polri sebagai institusi pengayom dan pelindung rakyat semestinya menghentikan praktik kriminalisasi terhadap rakyat dan mahsisswa, membersihkan institusi ini dari oknum pelindung kejahatan” kata Muh Irfan FPPI pimkot kota Mamuju.
Polisi harus kembali ke jalan rakyat, bukan jalan oligarki karena dalam sejatinya bukan seragam atau pangkat yang membuat dihormati, tapi keberpihakan pada keadilan sesama manusia
Related Posts
0 comments