- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
- Dukung Visi SDK-JSM, Pesawat Batik Air Resmi Kembali Beroperasi di Bandara Tampa Padang Mamuju Minggu 22 Juni 2025
- Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium
- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
- GEBRAK Sulbar Akan Gelar Panggung Orasi Kritis di Hari Bhayangkara ke-79
- Dukung Pendidikan Berkualitas, Gubernur Suhardi Duka Apresiasi Peresmian Kantor GTK
- Syamsul Samad : Hadirnya Program Bantuan Internet Diharapkan Tidak Ada Lagi Wilayah di Sulbar Alami Blankspot
- Launching Bantuan Internet, Kadis Kominfo: Ini Bentuk Komitmen Gubernur dan Wagub Sulbar
Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Mamuju, Front perjuangan pemuda indonesia (FPPI) Mamuju sorot kinerja buruk Polri wilaya hukum provinsi Sulawesi Barat.
Sudah 79 tahun Bhayangkara berdiri. Tapi apa yang rakyat rasakan hari ini? Polri belum sepenuhnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Justru sering kali menjadi alat penjaga kepentingan oligarki dan penguasa
Baik itu skla Nasional bahkan sampai ke lokal, Di Sulawesi Barat sendiri, realitas hukum masih memperlihatkan wajah kelam
hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,
Rakyat kecil diburu dan ditindak tegas,
tapi para pelanggar hukum dari kalangan elit dan aparat malah dilindungi
Polda Sulbar jangan terus-menerus menutup mata
Banyak kasus yang menunjukkan bahwa institusi ini belum mampu berdiri netral dan profesional, diantaranya kasus oli palsu yang beberapa Minggu lalu di amankan oleh Polda Sulawesi Barat tapi sampai hari ini belum ada kepastian hukum siapa yang memiliki dan membuat oli palsu tersebut menurut kami ini ada kejanggalan terlalu berlarut larut dalam prosesnya padahal barang ini sudah jelas di amankan
Selain itu, dugaan skandal dalam proses rekrutmen calon siswa (Casis) Polri juga menjadi sorotan. Laporan dari elemen masyarakat seperti Gebrak Sulbar mengungkap indikasi ada kecurangan, mulai dari gratifikasi berupa tanah, hingga praktik titipan bermodus kedekatan dengan pejabat dengan adanya kasus seperti ini dari sekian banyak kasus di Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat harus transparan terhadap publik, jangan membuat publik makin tidak percaya terhadap institusi kepolisian
“Untuk itu kami dari FPPI Mamuju bersikap Polri sebagai institusi pengayom dan pelindung rakyat semestinya menghentikan praktik kriminalisasi terhadap rakyat dan mahsisswa, membersihkan institusi ini dari oknum pelindung kejahatan” kata Muh Irfan FPPI pimkot kota Mamuju.
Polisi harus kembali ke jalan rakyat, bukan jalan oligarki karena dalam sejatinya bukan seragam atau pangkat yang membuat dihormati, tapi keberpihakan pada keadilan sesama manusia
Related Posts
0 comments