- Inspektorat Sulbar Luncurkan Aplikasi E-Layanan Bebas Temuan untuk Kemudahan ASN
- Sandeq Silumba 2025: Perpaduan Antara Budaya dan Olahraga yang Menginspirasi
- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
Mahasiswa Sulbar Kembali Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja
Mamuju Kareba1- Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai elemen mahasiswa, kembali turung melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulbar, senin 12/10.
Aksi tersebut, dilakukan sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR-RI bersama dengan pemerintah, Senin, 05 Oktober 2020 lalu.
Dalam orasinya, salah seorang massa aksi, Muh Irfan yang juga ketua KOMKAR Basis FPPI PIMKOT MAMUJU, meminta DPRD Sulawesi Barat untuk melayangkan surat ke DPR-RI sebagai bentuk penolakan undang- undang Omnisbus Law, serta menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Perpu pembatalan UU Omnibus Law.
“Hari ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR, DPR telah menjadi penghianat rakyat,” ujar Irfan
Iyya juga menjelaskan RUU cipta kerja secara akademik, bertentangan dengan konstitusi 1945, lantaran statusnya akan menjadi payung hukum bagi aturan yang lain bahkan mencederai reforma agraria sejati.
“Sedangkan Indonesia saat ini, tidak sedang menerapkan sistem hukum common law, yang dimana hukum diatur berdasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat,” ungkapnya
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa
sistem hukum seperti ini, kemudian menjadikan hakim sebagai satu-satunya sumber pengambilan keputusan dalam pengadilan itu sendiri.
“Tidak hanya itu Omnibus Law RUU cipta kerja, juga telah mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia, yang menginginkan terciptanya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur,” jelasnya
Dalam waktu yang sama ketua dprd suraidah suhardi, juga menemui massa dan melayangngkan surat kepada DPR-RI sebagai bentuk penolakan secara kelembagaan#ac.
Related Posts
0 comments