- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
- Dinas Pariwisata Sulbar Dukung Penuh Katinting Race, Dorong Ekonomi Kreatif
- Dua Pemuda Sulbar Lolos PPAP 2025, Siap Perkenalkan Potensi dan Kekayaan Budaya Sulbar
Mahasiswa Sulbar Kembali Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja
Mamuju Kareba1- Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai elemen mahasiswa, kembali turung melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulbar, senin 12/10.
Aksi tersebut, dilakukan sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR-RI bersama dengan pemerintah, Senin, 05 Oktober 2020 lalu.
Dalam orasinya, salah seorang massa aksi, Muh Irfan yang juga ketua KOMKAR Basis FPPI PIMKOT MAMUJU, meminta DPRD Sulawesi Barat untuk melayangkan surat ke DPR-RI sebagai bentuk penolakan undang- undang Omnisbus Law, serta menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Perpu pembatalan UU Omnibus Law.
“Hari ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR, DPR telah menjadi penghianat rakyat,” ujar Irfan
Iyya juga menjelaskan RUU cipta kerja secara akademik, bertentangan dengan konstitusi 1945, lantaran statusnya akan menjadi payung hukum bagi aturan yang lain bahkan mencederai reforma agraria sejati.
“Sedangkan Indonesia saat ini, tidak sedang menerapkan sistem hukum common law, yang dimana hukum diatur berdasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat,” ungkapnya
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa
sistem hukum seperti ini, kemudian menjadikan hakim sebagai satu-satunya sumber pengambilan keputusan dalam pengadilan itu sendiri.
“Tidak hanya itu Omnibus Law RUU cipta kerja, juga telah mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia, yang menginginkan terciptanya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur,” jelasnya
Dalam waktu yang sama ketua dprd suraidah suhardi, juga menemui massa dan melayangngkan surat kepada DPR-RI sebagai bentuk penolakan secara kelembagaan#ac.
Related Posts
0 comments