- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
MAHASISWA MAMUJU DEMO DI MAPOLDA SULBAR
MAMUJU Kareba1.com– Ratusan mahasiswa dan pemuda di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya tergabung dalam PMII Cabang Mamuju, HMI Cabang Mamuju, Kammi Mamuju, BEM Poltekkes, BEM Paperta Unika, BEM Teknik Unika, BEM Unika, Hipermata
Ipmapus Mamuju dan Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Dewan Pimpinan Kabupaten Mamuju, melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi Markas Polda Sulbar, Selasa.
Para mahasiswa dan pemuda itu datang dengan melakukan konvoi kendaraan, dihadang ratusan aparat kepolisian didepan Mapolda Sulbar, massa kemudian membakar ban bekas serta melakukan orasi. dan membawa spanduk bertuliska Cegah konflik, Pilkada damai harga mati, pemerintah harus pro rakyat”
Ketua PMII Cabang Mamuju, Ibnu Imat Totori saat berorasi meminta Kapolda Sulbar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajarannya ditingkat Polres dan Polsek yang ada di Provinsi Sulbar agar dapat bersikap netral dalam mengamankan Pilkada sesuai dengan amanat Undang Undang dan meminta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Tiro Karagar mencopot jabatan Kapolda yang ternyata tidak bersikap netral dalam mengamankan Pilkada.
Selain itu para mahasiswa meminta agar aparat kepolisian menghentikan tindakan refresif terhadap mahasiswa dan pekerja sosial.Kemudian meminta agar pemerintah mencabut PP Nomor 60 tahun 2016 tentang kenaikan SKCK, STNK dan SIM serta menolak kenaikan harga bahan bakar non subsidi karena berimbas padakenaikan harga sembako,” ujarnya.
Sementara ketua DPK FPPS Kabupaten Mamuju Ardi meminta pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat dan menyelesaikan sengketa agraria yang ada di Sulbar Usai melakukan aksinya para mahasiswa dan pemuda membubarkan diridengan tertib.#cl
0 comments