- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
Kawasan Hutan Sulbar 1.069.724 Hektar
MAMUJU Kareba1 — Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat sesuai hasil update atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 862/MENHUT-II/2014 sampai akhir Desember 2017 adalah 1.069.724 hektar.
Itu disampaikan Pj.Sekprov Sulbar , Arifuddin Toppo saat menyampaikan sambutan pada rapat koordinasi tentang pelaksanaan penelitian tim terpadu dalam rangka pelepasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif untuk sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 25 September 2018.
Disampaikan, penyedia TORA dari kawasan hutan bersumber pada dua obyek yakni, dari kawasan HPK yang tidak produktif dan dari permohonan pelepasan kawasan hutan oleh masyarakat baik untuk pemukiman, fasos/fasum, tanah-tanah garapan dan lain sebagainya melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
Untuk Provinsi Sulawesi Barat lanjut Arifuddin bahwa, yang pertama yang ditempuh adalah melalui penyediaan cadangan tanah dari proses pelepasan kawasan HPK seluas kurang lebih 9.000 Hektar, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Sulbar serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Sulbar sangat bervariatif, dimana masing- masing dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian lahan dalam pengembangan suatu komoditas pertanian serta besar kecilnya tekanan terhadap kawasan hutan pada wilayah tertentu untuk pembangunan non kehutanan.
“ Mudah- mudahan amanah yang diemban seluruh anggota tim terpadu di Sulawesi Barat ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sulbar untuk dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah- daerah lainnya menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, “ harap Arifuddin Toppo.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat , Fahkruddin mengemukakan bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, perihal penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kemetrian Kuhutanan , guna mendukung sukses penyediaan tanah obyek reforma agraria, diamanatkan untuk mengalokasikan sebagian kawasan hutan untuk dilepas dan diberikan kepada masyarakat untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat.
Pada rapat kooordinasi tersebut menghadirkan tim terpadu terdiri dari, Ketua tim Dr. Rijal, Deden Firmansyah, Yoyo, Vidiwidiantoro, Burhan, Budiman Said, Sugiono Muslimin. (ishak)
Foto : ilham
Pj.Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penelitian Tim Terpadu Dalam Rangka Pelepasan HPK Tidak Produktif Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 25 September 2018
Related Posts
0 comments