- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
- Dukung Visi SDK-JSM, Pesawat Batik Air Resmi Kembali Beroperasi di Bandara Tampa Padang Mamuju Minggu 22 Juni 2025
- Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium
- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
- GEBRAK Sulbar Akan Gelar Panggung Orasi Kritis di Hari Bhayangkara ke-79
- Dukung Pendidikan Berkualitas, Gubernur Suhardi Duka Apresiasi Peresmian Kantor GTK
- Syamsul Samad : Hadirnya Program Bantuan Internet Diharapkan Tidak Ada Lagi Wilayah di Sulbar Alami Blankspot
- Launching Bantuan Internet, Kadis Kominfo: Ini Bentuk Komitmen Gubernur dan Wagub Sulbar
- GEBRAK SULBAR: Diamnya Kapolda Soal Gratifikasi Tanah, Bukti Gagalnya Kepemimpinan Penegak Hukum di Polda Sulbar
DPRD Sulbar Temui Demonstran
Mamuju- Kareba1- Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 16 Juli 2019, yang kemudian dilanjutkan pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Mereka menuntut terkait perda RZWP3K No.6 Tahun 2017 yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Dalam aksinya, kordinator aksi irfan dengan gabungan massa FPPI (Front perjuangan pemuda indonesia) ,MAPER (Mahasiswa peduli Ekonomi Kerakyatan) dan KIARA (Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan) menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, meminta Mentri kelautan dan perikanan untuk mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, hentikan seluruh pembahasan RZWP3K, evaluasi seluruh perda RZWP3K, gunakan putusan MK no.3 tahun 2010,bersihkan pesisir laut dari proyek,jalankan UU no.7 tahun 2016,perdayakan perempuan pesisir,buatkan perda perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan sul-bar,buatkan perda ZRB (zona rawan bencana).
Pertemuan diruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, aksi aliansi masyarakat untuk kedaulatan bahari diterima langsung oleh Ketua Komisi II, H.Sudirman anggota DPRD Ir.Abidin, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar,Parman Parakkasi
DPRD SULBAR, TEMUI DEMONSTRAN ALIANSI MASYARAKAT KEDAULATAN BAHARI
Related Posts
0 comments