- Dukung Keberadaan Lembaga Penyiaran, KPID Sulbar lakukan EUCS PT. Mavima TV
- SEKRETARIAT IPPMB DI SOAL PT. MANAKARRA MULTI MINING KARENA DI DUGA DISELEWENGKAN
- Incumbent dan Pendatang Baru, bawa optimisme Bupati terhadap anggota DPRD Mamuju terlantik
- Puluhan Hektare Sawah di Mamuju di landa Kekeringan
- Pemuka Agama di Mamuju Minta Masyarakat jaga Persatuan
- Berita Foto: Wagub Persiapkan Kunjungan Presiden RI Di Mamuju Besok
- LPSE Kabupaten Mamuju Meraih 12 Sertifikat Standarisasi
- FPPS minta masyarakat dukung pemilu damai & Kondusif
- Sukseskan Millenial Road Safety Festival 2019 Dit Lantas Polda Sulawesi Barat Bersama Kadis Pendidikan Provinsi Sulbar Audensi
- Bupati Dorong Gerakan Mamuju Mapaccing di Ibu kota Sulawesi Barat
DPRD Sulbar Temui Demonstran
Mamuju- Kareba1- Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 16 Juli 2019, yang kemudian dilanjutkan pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Mereka menuntut terkait perda RZWP3K No.6 Tahun 2017 yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Dalam aksinya, kordinator aksi irfan dengan gabungan massa FPPI (Front perjuangan pemuda indonesia) ,MAPER (Mahasiswa peduli Ekonomi Kerakyatan) dan KIARA (Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan) menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, meminta Mentri kelautan dan perikanan untuk mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, hentikan seluruh pembahasan RZWP3K, evaluasi seluruh perda RZWP3K, gunakan putusan MK no.3 tahun 2010,bersihkan pesisir laut dari proyek,jalankan UU no.7 tahun 2016,perdayakan perempuan pesisir,buatkan perda perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan sul-bar,buatkan perda ZRB (zona rawan bencana).
Pertemuan diruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, aksi aliansi masyarakat untuk kedaulatan bahari diterima langsung oleh Ketua Komisi II, H.Sudirman anggota DPRD Ir.Abidin, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar,Parman Parakkasi
DPRD SULBAR, TEMUI DEMONSTRAN ALIANSI MASYARAKAT KEDAULATAN BAHARI
0 comments