- Jasman Pimpin BMI Sulbar Ketua DPN BMI: mari bangun demokrasi untuk keadilan
- Gubernur Sulbar Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama
- BIN Sulbar Gelar Vaksinasi Door to Door dan Pelajar Serentak Lima Kabupaten
- Bangun pendidikan Sulbar
- Ketua DPRD Sulbar Pimpin Rapat Badan Musyawarah (BANMUS)
- Taufiq; Dukungan H. Hanapi menjadi ketua KONI Kabupaten Mamuju
- Enny Anggraeny : Teruslah Bekerja, Hadirkan Konten Sehat dan Berkualitas
- Bupati warning Camat Dan Kades terkait BPJS
- Sulbar targetkan vaksin 1089 240 dosis
- Putra Mahkota Resmi Jadi Raja Mamuju
DPRD Sulbar Temui Demonstran
Mamuju- Kareba1- Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 16 Juli 2019, yang kemudian dilanjutkan pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Mereka menuntut terkait perda RZWP3K No.6 Tahun 2017 yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Dalam aksinya, kordinator aksi irfan dengan gabungan massa FPPI (Front perjuangan pemuda indonesia) ,MAPER (Mahasiswa peduli Ekonomi Kerakyatan) dan KIARA (Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan) menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, meminta Mentri kelautan dan perikanan untuk mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, hentikan seluruh pembahasan RZWP3K, evaluasi seluruh perda RZWP3K, gunakan putusan MK no.3 tahun 2010,bersihkan pesisir laut dari proyek,jalankan UU no.7 tahun 2016,perdayakan perempuan pesisir,buatkan perda perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan sul-bar,buatkan perda ZRB (zona rawan bencana).
Pertemuan diruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, aksi aliansi masyarakat untuk kedaulatan bahari diterima langsung oleh Ketua Komisi II, H.Sudirman anggota DPRD Ir.Abidin, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar,Parman Parakkasi
DPRD SULBAR, TEMUI DEMONSTRAN ALIANSI MASYARAKAT KEDAULATAN BAHARI
0 comments